Respons PDIP terhadap Usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memberikan respons terhadap usulan yang diajukan oleh Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, mengenai pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, Hasto menegaskan bahwa partainya belum akan mengambil sikap final sebelum melakukan kajian mendalam.
Menurutnya, setiap keputusan politik harus didasarkan pada aspirasi rakyat dan konstitusi. Ia menjelaskan bahwa PDIP akan membandingkan dua sistem yang belakangan menjadi perdebatan nasional: pemilihan langsung oleh rakyat dan pemilihan melalui DPRD.
Dua Sistem Akan Dibandingkan: Langsung vs DPRD
Hasto menyatakan bahwa perbandingan tersebut harus dilakukan secara ilmiah dan konstitusional. Ia mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia mengamanatkan pemilihan kepala daerah secara demokratis, yakni suatu proses pemilu yang jujur dan adil (jurdil).
Menurutnya, terminologi “jurdil” merupakan prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu, berarti penyelenggaraan pemilu harus bebas manipulasi, transparan, serta menjamin kesetaraan peserta. Sikap resmi partai akan dirumuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP pada awal tahun 2026.
“Kita akan buka bersama, kita kaji, tetapi yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi,” kata Hasto.
Paradigma Pembangunan Harus Berubah: Dari Darat ke Laut
Selain isu Pilkada, Hasto juga menyoroti masalah lingkungan di Kalimantan Timur. Ia menekankan pentingnya perubahan orientasi pembangunan wilayah ini. Menurutnya, posisi geopolitik Kalimantan Timur yang membentang pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II harus menjadi dasar perubahan cara pandang masyarakat.
ALKI II adalah jalur laut internasional yang melintasi kawasan Kaltim, yang memungkinkan aktivitas pelayaran dunia melalui teritori Indonesia. Memahami posisi strategis ini sangat penting agar pembangunan wilayah tidak hanya terfokus pada eksploitasi daratan, tetapi juga mampu melihat masa depan berbasis kelautan.
“Kalau pandangannya ke darat, yang terjadi adalah perusakan hutan, penambangan liar, dan sebagainya. Maka, kita ingin menjadikan laut sebagai jalan masa depan kita,” tegas Hasto.
Ia juga mengingatkan pesan politik lingkungan Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri yang menekankan konsep keberlanjutan. Hasto meminta seluruh kader PDIP di Kaltim belajar dari berbagai bencana di Sumatera, seperti banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Mari kita jaga hutan kita, kita atur tata kelola. Kita kedepankan moratorium izin pengelolaan hutan,” imbuhnya.
Evaluasi Kinerja PDIP dan “Anomali Politik” Pemilu 2024
Di hadapan seluruh peserta Konferda, Hasto juga memaparkan hasil evaluasi internal PDIP pascapemilu 2024. Ia menyebut adanya fenomena yang disebutnya sebagai “anomali politik”. Menurutnya, anomali tersebut muncul karena adanya pengerahan dana bantuan sosial (bansos) secara besar-besaran menjelang pemilu, serta penggunaan aparatur negara untuk kepentingan politik tertentu.
“Pemilu kemarin terjadi anomali, adanya pengerahan bansos yang luar biasa, kemudian penggunaan aparatur negara, sehingga pemilu tidak lagi demokratis,” ungkapnya.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Hasto memastikan PDIP telah mengambil hikmah dan memperkuat konsolidasi internal. Ia menegaskan bahwa partai akan belajar dari tantangan tersebut dan siap menjawab jika hal serupa terulang di masa depan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar