Aksi Pemalangan Kantor Bupati Sarmi oleh Tenaga Honorer
Puluhan tenaga honorer dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarmi, Provinsi Papua melakukan aksi pemalangan terhadap Kantor Bupati Sarmi pada Jumat, 12 Desember 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas ketidakjelasan status mereka sebagai pegawai ASN atau PPPK.
Kritik terhadap Pemerintah Daerah
Aksi ini dilakukan karena pihak Pemkab Sarmi dianggap lamban dan tidak transparan dalam menangani nasib ribuan tenaga honorer. Para honorer merasa telah lama menunggu kepastian tentang status mereka, namun hingga saat ini belum ada kejelasan yang diberikan.
Koordinator lapangan aksi, Lukas Paprindey, menyampaikan bahwa tindakan ini terpaksa dilakukan karena kurangnya respons dari pihak pemerintah daerah. Kami sudah terlalu lama menunggu, namun sampai sekarang belum ada kepastian. Kami butuh kejelasan dari bupati dan kepala BKPSDM, ujarnya tegas.
Tuntutan Konkret dari Massa Aksi
Massa aksi menuntut agar Bupati Sarmi segera menginstruksikan kepala BKPSDM Sarmi untuk berangkat ke Jakarta dan melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian PAN-RB. Hal ini dinilai penting demi memperjuangkan formasi dan kuota bagi para tenaga honorer Sarmi.
Mereka juga mengungkapkan rasa frustasi atas kurangnya komunikasi dari pihak Pemkab Sarmi selama proses penanganan honorer. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun, namun belum masuk dalam data prioritas atau formasi penerimaan ASN/PPPK.
Proses Aksi yang Berlangsung Tertib
Aksi berlangsung sejak pagi hingga siang hari dengan pemalangan pintu utama kantor bupati menggunakan kayu, daun kelapa, dan spanduk bertuliskan berbagai tuntutan. Meski demikian, aksi berlangsung tertib dan tanpa anarkisme.
Perwakilan dari peserta aksi juga menyampaikan bahwa mereka tidak akan membuka palang sebelum ada pernyataan resmi dan tertulis dari pemerintah daerah mengenai langkah konkret yang akan diambil untuk memperjuangkan hak mereka.
Belum Ada Respons dari Pemkab
Hingga siang hari, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Dominggus Catue maupun kepala BKPSDM. Beberapa pejabat terlihat mengamati situasi namun belum melakukan dialog terbuka dengan massa aksi.
Para tenaga honorer berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata dan tidak hanya memberikan janji tanpa realisasi. Kami tidak ingin menjadi penonton di tanah sendiri. Kami hanya ingin hak kami diakui setelah sekian lama mengabdi, tutup Lukas Paprindey.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar