aiotrade, JAKARTA — Indonesia mengambil sikap tegas dalam perundingan dagang dengan Amerika Serikat (AS) terkait tarif impor yang diusulkan. Pemerintah RI menolak sejumlah tuntutan AS karena dinilai berpotensi mengurangi kedaulatan negara, khususnya di sektor mineral kritis dan energi, serta dapat mengganggu hubungan dengan China dan Rusia.
Berdasarkan informasi dari sumber internal yang memahami proses negosiasi, pada Kamis (11/12/2025), disebutkan bahwa sejak AS dan Indonesia mencapai kerangka kerja kesepakatan pada Juli 2025 dengan tarif impor sebesar 19%, pemerintahan Presiden Donald Trump terus mendorong Indonesia untuk menyetujui sejumlah klausul yang dianggap bisa membatasi hubungan antara Indonesia dengan China, salah satu investor asing terbesar di Tanah Air.
Kebuntuan ini telah memicu ketegangan antara kedua negara dan berisiko menggagalkan kesepakatan yang telah dicapai. Pemerintah AS bahkan menuduh Indonesia mundur dari komitmen awal, sehingga perjanjian tersebut kini berada di ambang kegagalan.
Beberapa tuntutan yang diajukan oleh AS di antaranya meliputi klausul yang memberi wewenang bagi AS untuk membatalkan perjanjian jika Indonesia menandatangani kesepakatan lain yang dianggap merugikan kepentingan Washington. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer dijadwalkan menggelar pertemuan virtual pada Kamis (11/12/2025) untuk membahas isu tersebut.
Saat dimintai tanggapan tentang status perundingan pada Rabu (10/12/2025), Greer mengonfirmasi bahwa pertemuan tetap akan berlangsung, meskipun ia menolak memberikan detail lebih lanjut mengenai gesekan yang terjadi.
“Kami memiliki perjanjian kerahasiaan dengan Indonesia selama proses perundingan berlangsung. Namun, yang bisa saya sampaikan, kami telah menandatangani kesepakatan di Konferensi ASEAN Oktober lalu dengan Malaysia dan Kamboja. Saya tentu berharap Indonesia juga dapat berada pada posisi yang sama,” ujar Greer dalam forum Atlantic Council.
Mineral Kritis jadi Batu Sandungan
Seorang sumber menyebutkan bahwa titik utama perbedaan berada pada kerja sama pengembangan mineral kritis—sektor yang kini menjadi prioritas AS untuk mengurangi dominasi China dalam rantai pasok global—serta investasi minyak dan gas. Washington mengisyaratkan bahwa setiap kerja sama di sektor tersebut harus menyingkirkan keterlibatan pihak ketiga.
Ketentuan ini berpotensi berdampak pada hubungan Indonesia dengan China dan Rusia, yang selama ini menjadi investor utama di sektor pertambangan dan energi nasional.
Menanggapi laporan tudingan AS tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan negosiasi masih berlangsung dan optimistis kesepakatan dapat segera dicapai secara saling menguntungkan.
“Tidak ada isu spesifik dalam perundingan, dan dinamika proses negosiasi adalah hal yang normal,” ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.
Rencana Pembelian Jet AS
Dalam kerangka kesepakatan Juli 2025, Indonesia menyatakan kesanggupan membeli produk asal AS senilai sekitar US$19 miliar, termasuk 50 unit pesawat Boeing, serta menghapus bea masuk untuk sejumlah barang asal negeri Paman Sam.
Indonesia juga sepakat menghapus beberapa hambatan non-tarif, termasuk aturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), yang sebelumnya menyulitkan masuknya produk Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump kala itu menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk merampungkan kesepakatan tersebut.
Sejak saat itu, AS mengumumkan sejumlah perjanjian dan kerangka kerja dagang serupa dengan Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia, yang pada umumnya memuat komitmen penurunan hambatan tarif untuk produk industri maupun pertanian.
Namun demikian, isu kedaulatan dan hubungan dengan China juga mencuat dalam kesepakatan AS dengan Malaysia dan Kamboja pada Oktober 2025 lalu. Salah satu klausul dalam perjanjian Malaysia, misalnya, menyebutkan AS berhak mengakhiri kerja sama apabila Malaysia meneken perjanjian dagang bilateral atau preferensial baru dengan negara yang dianggap mengancam kepentingan vital AS.
China bulan lalu bahkan meminta klarifikasi dari Malaysia dan Kamboja terkait beberapa bagian kesepakatan tersebut yang dinilai memicu “kekhawatiran serius” bagi Beijing.
Isu Mineral Kritis yang Sensitif
Isu mineral kritis menjadi sangat sensitif bagi Indonesia mengingat eratnya hubungan dengan China dalam pengembangan industri nikel dan bauksit domestik. Selama ini, Indonesia sangat bergantung pada modal, teknologi, serta kapasitas pengolahan milik perusahaan China untuk mendorong hilirisasi komoditas tersebut.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengungkapkan investasi China di Indonesia tumbuh 31% dalam enam tahun terakhir. Hingga tahun ini, total investasi China tercatat melampaui US$35 miliar, dengan lebih dari US$15 miliar dialokasikan khusus untuk sektor pengolahan logam.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar