Pertama kalinya dalam 13 tahun, para pemimpin bisnis Jepang memutuskan untuk menunda rencana kunjungan mereka ke Beijing, Tiongkok. Keputusan ini menunjukkan bahwa ketegangan diplomatik antara kedua negara mulai berdampak pada hubungan bisnis yang sebelumnya sangat kuat.
Menurut laporan dari Japan-China Economic Association, delegasi yang terdiri dari sekitar 200 pemimpin perusahaan Jepang membatalkan rencana perjalanan yang semula dijadwalkan pada 20 Januari 2026. Alasan utamanya adalah kesulitan dalam mendapatkan jadwal pertemuan dengan pejabat Tiongkok. Selain itu, hingga saat ini, belum ada jadwal pengganti yang ditetapkan.
Delegasi bisnis ini akan diikuti oleh eksekutif puncak dari perusahaan besar seperti Mitsubishi Corp. dan Panasonic Holdings. Selain itu, organisasi bisnis terbesar Jepang, Keidanren dan Kamar Dagang dan Industri Jepang, juga turut serta dalam misi ini.
Dalam draf agenda yang dirilis, delegasi ini juga berharap dapat bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Pada 2024, Li sempat bertemu dengan delegasi tersebut, sementara Wakil Perdana Menteri He Lifeng menjadi tuan rumah pada awal 2025.
Penundaan ini merupakan yang pertama dalam lebih dari 13 tahun, sejak ketegangan politik mengganggu misi tahunan yang biasanya dilakukan untuk memperkuat kerja sama ekonomi antara kedua negara. Situasi ini mencerminkan masih adanya ketidakpuasan dari Beijing terhadap pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, terkait Taiwan.
“Dalam kondisi hubungan Jepang-Tiongkok saat ini, kami telah berupaya keras agar delegasi ini tetap terlaksana. Namun, kami menghadapi kesulitan untuk menjalin pertukaran yang memadai dengan lembaga pemerintah Tiongkok, termasuk pertemuan dengan para pemimpin nasional,” ujar asosiasi tersebut dikutip dari Bloomberg, Kamis (31/12).
Kunjungan ini biasanya dilakukan setiap tahun sejak 1975, kecuali selama pandemi Covid-19 dan pada 2012 ketika hubungan kedua negara memburuk akibat sengketa diplomatik terkait pulau-pulau yang diperebutkan di Laut China Timur.
Menanggapi pembatalan perjalanan tersebut, Kementerian Luar Negeri Tiongkok kembali mengecam pernyataan Takaichi yang disebut “keliru”. Dalam konferensi pers rutin, Juru Bicara Lin Jian mendesak Jepang untuk menarik kembali pernyataan itu demi menciptakan kondisi yang diperlukan bagi pertukaran normal antara Tiongkok dan Jepang.
Hubungan kedua negara memburuk sejak awal November, ketika Takaichi menyatakan bahwa Jepang dapat mengklasifikasikan invasi Tiongkok ke Taiwan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup, yang secara hukum dapat menjadi dasar bagi Jepang untuk mengerahkan militernya. Tiongkok menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya dan menganggap isu terkait pulau demokratis itu sebagai urusan dalam negeri.
Tiongkok terus menuntut agar pernyataan tersebut ditarik. Namun, Takaichi menegaskan bahwa kebijakan Jepang terhadap Taiwan tidak berubah dan komentarnya tidak perlu dicabut. Sebagai balasan, Beijing mengambil beberapa langkah pembalasan, seperti membatasi impor makanan laut dan film asal Jepang.
Selain itu, Tiongkok juga mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Jepang, sehingga pertumbuhan jumlah wisatawan melambat ke level terlemah dalam hampir empat tahun.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Jepang. Impor dan ekspor antara kedua negara menyumbang sekitar 20 persen dari total perdagangan Jepang pada 2024, berdasarkan data bea cukai Jepang. Meski Tiongkok belum menggunakan beberapa komoditas penting seperti rare earth sebagai alat tekanan dalam sengketa ini, pembalasan ekonomi jangka panjang dari Tiongkok tetap berpotensi merugikan perekonomian Jepang.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar