Solusi Konstitusional untuk Meredam Konflik di PBNU
Konflik internal yang sedang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah memicu perhatian dari sejumlah tokoh senior. Salah satu tokoh tersebut adalah Idrus Marham, anggota Majelis Penasehat Organisasi (MPO) IKA PMII, yang menawarkan solusi berupa "Jalan Tengah Konstitusional" untuk mengatasi ketegangan tanpa menyebabkan perpecahan dalam jamiyah.
Usulan ini dimaksudkan sebagai upaya meredam perselisihan tanpa mengganggu keharmonisan di tubuh organisasi. Idrus menilai bahwa kunci penyelesaian konflik adalah dengan mengembalikan pelaksanaan Muktamar NU ke jadwal normal sebelum pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi disrupsi dalam proses kepemimpinan.
Idrus menekankan pentingnya menjaga kepentingan warga nahdliyin di tingkat akar rumput. Menurutnya, NU bukan milik satu kelompok kecil, tetapi milik seluruh rakyat dan warga NU. Oleh karena itu, ia menilai bahwa perebutan pengaruh oleh sebagian elite harus dihindari.
Muktamar Dipercepat: Solusi Konstitusional
Sebagai politisi senior yang memahami dinamika organisasi, Idrus mendorong PBNU untuk segera menggelar muktamar sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan. Ia menekankan bahwa percepatan muktamar adalah langkah paling sah dan bermartabat untuk meredam konflik, menyatukan kembali warga NU yang terpolarisasi, serta mengevaluasi kepemimpinan saat ini.
Dasar argumentasi Idrus merujuk pada pergeseran jadwal Muktamar ke-34 di Lampung yang sempat tertunda akibat pandemi. Logika organisasi menuntut adanya penyesuaian kembali (recovery) jadwal untuk menjaga sirkulasi kepemimpinan yang sehat. Idrus menilai bahwa Muktamar Lampung diundur enam bulan karena Covid-19, maka sekarang harus dimajukan kembali enam bulan. Proyeksi muktamar paling lambat Mei–Juni 2026.
Sorotan Idrus tidak hanya pada jadwal muktamar, tetapi juga pada inti perseteruan antara Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Terkait polemik penonaktifan Gus Yahya yang memicu kontroversi, Idrus menilai perlawanan yang ditunjukkan oleh kakak kandung Menteri Agama tersebut adalah hal yang wajar dan manusiawi.
Idrus mencium aroma ketidakadilan dalam proses organisasi tersebut. Ia mempertanyakan mengapa sanksi organisasi seolah tebang pilih dan hanya menyasar pucuk pimpinan tertinggi, sementara posisi Sekretaris Jenderal justru aman dari guncangan.
“Sikap Yahya Staquf bisa dipahami sebagai bentuk protes. Kenapa yang dinonaktifkan hanya ketua umumnya, sementara Sekjen Saifullah Yusuf justru terkesan dilindungi. Ini menimbulkan rasa ketidakadilan,” ungkap dia.
Idrus menilai, manuver Gus Yahya yang melakukan reposisi jabatan Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum meskipun statusnya telah dinonaktifkan oleh kubu berseberangan sebagai reaksi kausalitas atas tindakan sepihak yang dialaminya.
Transparansi Tambang Jadi Kunci
Selain isu kepemimpinan, Idrus juga menanggapi kritik mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, mengenai konsesi tambang atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
Berbeda dengan pandangan yang menolak, Idrus menekankan bahwa substansi masalah bukan pada pemberian izinnya, melainkan pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya. Bagi Idrus, perhatian pemerintah melalui pemberian IUP seharusnya diapresiasi sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat. Namun, hal itu bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola secara profesional dan transparan.
“Masalah PBNU bukan pada IUP-nya, tetapi pada pengelolaannya. Pemerintah justru patut diapresiasi karena memberi perhatian. Yang bermasalah adalah ketika aset organisasi dikelola untuk kepentingan pribadi, langsung ataupun tidak langsung,” ungkap Idrus.
Idrus menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan di PBNU, mulai dari jajaran Syuriyah, kiai sepuh, hingga pengurus harian Tanfidziyah, untuk menahan diri. Ia berharap ego sektoral dan manuver politik dapat diredam demi menjaga kepercayaan umat yang kini tengah bingung melihat para pemimpinnya berseteru.
“Konflik ini jangan sampai merusak kepercayaan publik dan jamaah. NU harus kembali menjadi Rumah Besar yang mempersatukan umat,” tutup dia.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar