Imran Eka Saputra dan Dua Kepengurusan KNPI Sulsel, DPP: Rapimpurda Tidak Sah

Konflik Dualisme Ketua KNPI Sulsel

Musyawarah Daerah (Musda) XVI Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan (Sulsel) berjalan tidak lancar dan menyisakan konflik dualisme ketua. Dua tokoh, Fadel Muhammad Tauphan Ansar dan Vonny Ameliani Suardi, sama-sama terpilih sebagai ketua. Hal ini memicu perdebatan mengenai legitimasi dan prosedur pemilihan yang dianggap tidak transparan.

Peran Ketua MPI Sulsel

Mantan Ketua DPD KNPI Sulsel sekaligus Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Sulsel, Imran Eka Saputra, mengungkap akar masalah yang membuat Musda terbelah dua. Ia menilai bahwa jalannya Rapat Pimpinan Daerah (Rapimpurda) yang dipimpin Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Ludikson Siringoringo, tidak sesuai dengan tradisi KNPI Sulsel yang selama ini bersifat kolektif, tertib, dan tidak pragmatis.

Imran mengaku kecewa dengan cara memimpin sidang yang dinilai otoriter. Menurutnya, pimpinan sidang memaksakan kehendak dan tidak mau mendengarkan forum. “Terlihat condong pada satu calon, sementara ada dua kandidat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti munculnya daftar 190 Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tiba-tiba diajukan sebagai peserta forum tanpa verifikasi. “SK-nya harus dicek. Terdaftar atau tidak di Kesbangpol. Jangan sampai data yang tidak jelas justru digunakan untuk membelah KNPI Sulsel,” tegasnya.

Penolakan atas Keputusan Rapimpurda

Ludikson Siringoringo, Wakil Ketua Umum DPP KNPI Sulsel, meminta penambahan suara melalui Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Ia meminta Steering Committee untuk menyerahkan berkas OKP dan DPD II. “Kami menganggap Rapimpurda yang lalu tak sah karena ada orang mengaku atas nama DPP tapi bukan atas mandat dari ketua umum dan sekjen. Atas dasar kita lakukan Rapimpurda ulang,” katanya.

Permintaan tersebut memicu reaksi keras dari peserta. SC, panitia, dan peserta pun marah atas permintaan Ludikson Siringoringo. Peserta mengejar dan memukul Ludikson Siringoringo. Ia kemudian melapor ke Polrestabes Makassar. Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor: LP/B/2354/XII/2025/SPKT/POLRESTABES MAKASSAR/POLDA SULSEL dengan dugaan pemukulan.

Pelaksanaan Musda Secara Terpisah

DPP KNPI mengambil alih musda XVI KNPI Sulsel kemudian menggelar di Gedung Manunggal, Selasa (9/12/2025) malam.

Kericuhan di Hotel Horison, Senin (9/12/2025) malam, membuat forum tidak dapat dilanjutkan. Setelah insiden itu, dua kubu menggelar Musda secara terpisah. Kubu Fadel menggelar Musda lanjutan di Balai Manunggal Makassar pada Selasa malam. Fadel terpilih secara aklamasi. Musda ini dihadiri Sekjen DPP KNPI Almanzo Bonara dan Waketum DPP Ludikson Siringoringo.

Kubu Vonny melanjutkan Musda di Hotel Horison pada Rabu dini hari. Vonny juga terpilih secara aklamasi. Penetapannya disaksikan Ketua KNPI Sulsel demisioner, Nurkanita Kahfi, yang sekaligus menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan.

Perspektif Imran Eka Saputra

Imran menegaskan bahwa persoalan legitimasi tidak bisa saling disalahkan karena masing-masing forum dihadiri perwakilan DPP. “Penentuan ketua sah harus dikembalikan ke DPP KNPI. Yang punya SK Kemenkumham-lah yang menentukan,” ujarnya.

Respons Dua Ketua Usai ditetapkan, Fadel Tauphan Ansar menyampaikan terima kasih kepada OKP, DPD II, keluarga, dan para senior yang mendukung. Ia berkomitmen menyatukan pemuda Sulsel dan menjaga marwah organisasi. “Ini amanah besar. Saya akan bekerja bersama seluruh elemen kepemudaan,” ucap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulsel itu.

Sementara itu, Vonny Ameliani Suardi menyatakan siap memimpin KNPI Sulsel dengan semangat kolaboratif. Ia berterima kasih atas dukungan OKP dan DPD II se-Sulsel. “Saya siap mengibarkan bendera kesuksesan KNPI di Sulsel. Jika dimulai dengan niat baik, insyaallah hasilnya juga baik,” ujarnya.

Baik Fadel maupun Vonny sama-sama kader Partai Gerindra dan anggota DPRD Sulsel, membuat dualisme kepemimpinan ini semakin menarik perhatian publik.

Imran menutup dengan pesan agar penyelesaian konflik diserahkan sepenuhnya kepada DPP KNPI. “Karena ada dua Musda, DPP harus mengambil keputusan objektif dan tidak memihak,” katanya.