Ingin beli rumah 2026? Ini insentif PPN DTP yang bisa turunkan harga

Kebijakan PPN DTP untuk Sektor Properti Indonesia

Pada awal tahun 2026, sektor properti di Indonesia kembali mendapatkan kabar penting berupa perpanjangan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang telah diberlakukan sejak 2023. Kebijakan ini dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 dan akan berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2026. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Insentif PPN DTP bukanlah hal baru bagi sektor properti. Sejak diterapkan pada 2023, kebijakan ini telah terbukti memberikan dampak positif terhadap pasar perumahan. Menurut Kementerian Keuangan, insentif ini membantu menjaga stabilitas pasar perumahan di tengah perlambatan ekonomi dan ketidakpastian suku bunga. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak sebelumnya menegaskan bahwa insentif ini memiliki multiplier effect terhadap sektor lain, seperti konstruksi dan bahan bangunan.

Ruang Lingkup dan Persyaratan

PPN DTP berlaku untuk dua jenis properti utama, yaitu:

• Rumah tapak: termasuk rumah tinggal atau rumah deret, serta bagian yang digunakan sebagai toko atau kantor.
• Satuan rumah susun: unit hunian baru dan siap huni.

Untuk bisa menikmati insentif tersebut, pembeli harus memenuhi beberapa syarat utama:

• Harga jual maksimal Rp5 miliar.
• Unit harus baru dan belum pernah dipindahtangankan.
• Terdaftar dengan kode identitas rumah melalui aplikasi Kementerian PKP atau BP Tapera.
• Berlaku untuk 1 unit per orang, baik WNI maupun WNA dengan NPWP.

Besaran Insentif

Pemerintah akan menanggung PPN atas harga jual hingga batas tertentu, yaitu:

• 100% PPN atas harga jual hingga Rp2 miliar.
• Untuk harga di atas Rp2 miliar (hingga Rp5 miliar), PPN tetap menjadi kewajiban pembeli.

Dengan demikian, pembeli hanya akan dikenakan pajak atas bagian harga yang melebihi batas tersebut.

Pengawasan dan Ketentuan Gugur

Insentif PPN DTP tidak berlaku dalam beberapa kondisi, antara lain:

• Uang muka dibayarkan sebelum 1 Januari 2026.
• Penyerahan dilakukan di luar periode 2026.
• Pembeli membeli lebih dari satu unit.
• Rumah dijual kembali dalam waktu 1 tahun.

Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan penagihan jika ditemukan penyalahgunaan fasilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebijakan ini digunakan secara benar dan tidak disalahgunakan.

Harapan Pemerintah

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap pasar properti sekunder dan primer bisa lebih bergairah. Insentif PPN DTP menjadi katalis penting untuk menggerakkan pasar perumahan yang sempat stagnan pada akhir 2025. PMK Nomor 90 Tahun 2025 memperpanjang insentif PPN DTP hingga akhir 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan sektor properti, dan memperkuat perekonomian nasional.