Ini alasan Prabowo tidak tetapkan banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai bencana nasional

Penjelasan Presiden tentang Status Bencana Nasional di Aceh dan Wilayah Sumatra

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan penjelasan terkait keputusan pemerintah yang tidak menetapkan banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional. Menurutnya, keputusan tersebut didasarkan pada kemampuan negara dalam menghadapi dampak bencana yang terjadi.

Prabowo menyatakan bahwa pemerintah melihat bahwa penanganan bencana di wilayah yang terdampak masih dapat dilakukan tanpa perlu menaikkan status menjadi bencana nasional. Ia menekankan bahwa negara memiliki kapasitas yang memadai untuk merespons situasi darurat tersebut.

“Jadi negara kami ini masih mampu menghadapi dan tidak perlu ditetapkan bencana nasional,” ujar Prabowo, dikutip pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Ia menjelaskan bahwa dari total 38 provinsi di Indonesia, saat ini hanya tiga provinsi yang terkena dampak banjir, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sebaran wilayah yang terdampak menjadi salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan tersebut.

“Masalahnya kami punya 38 provinsi. Dampak bencana ini ada di tiga provinsi, sementara masih ada 35 provinsi lain. Jadi sebagai negara, kami masih mampu menghadapi,” jelas Prabowo.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak sedikit pun meremehkan dampak bencana yang terjadi di Pulau Sumatra. Penanganan tetap dilakukan secara serius dan terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Menurutnya, keterlibatan langsung banyak aparat dan unsur pemerintah di lapangan menjadi bukti keseriusan negara dalam membantu masyarakat terdampak bencana.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah bekerja secara maksimal dalam proses penanganan dan pemulihan pascabencana, termasuk penyaluran bantuan dan perbaikan infrastruktur.

“Kami memandang ini sangat serius dan saya akan habis-habisan membantu. Kami sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk mengatasi masalah ini,” pungkas Prabowo.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pemerintah

1. Kemampuan Negara dalam Menghadapi Bencana
2. Pemerintah percaya bahwa kapasitas negara mencukupi untuk menangani dampak banjir tanpa perlu menetapkan status bencana nasional.

3. Tidak semua daerah di Indonesia terkena dampak bencana, sehingga pemerintah tidak perlu mengambil langkah ekstrem.

4. Sebaran Wilayah Terdampak

5. Dampak bencana hanya terjadi di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

6. Sementara itu, 35 provinsi lainnya belum terkena dampak, sehingga tidak perlu diberlakukan status bencana nasional.

7. Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya

8. Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk menangani bencana dan pemulihan pasca-bencana.

9. Penanganan dilakukan secara terkoordinasi oleh berbagai kementerian dan lembaga.

10. Partisipasi Aparat di Lapangan

11. Keterlibatan langsung aparat dan unsur pemerintah di lokasi bencana menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak.
12. Hal ini juga menjadi indikator bahwa penanganan bencana dilakukan dengan optimal.

Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemerintah

• Penyaluran Bantuan
• Pemerintah telah menyiapkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak banjir.

• Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari.

• Perbaikan Infrastruktur

• Pemerintah melakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang rusak akibat banjir.

• Perbaikan infrastruktur dilakukan secara cepat dan efisien untuk memastikan kelancaran kehidupan masyarakat.

• Pemulihan Pasca-Bencana

• Pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi dan sosial di wilayah terdampak.
• Upaya pemulihan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat.