aiotrade, JAKARTA — Pelaku industri otomotif nasional berharap besar terhadap insentif pemerintah pada 2026, mengingat kondisi pasar yang masih lesu hingga akhir 2025. Namun, nasib insentif tersebut masih memicu perdebatan antara dua kementerian utama, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa tidak akan ada insentif khusus bagi industri otomotif pada 2026. Ia menilai industri ini sudah stabil dan cukup tangguh, sehingga dukungan fiskal tidak lagi mendesak. Menurutnya, tanda-tanda kekuatan industri dapat dilihat dari penyelenggaraan berbagai pameran otomotif sepanjang tahun, seperti Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), Indonesia International Motor Show (IIMS), serta Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW). Meskipun demikian, Airlangga tetap membuka kemungkinan adanya kajian lanjutan terkait insentif otomotif di masa depan.
Di sisi lain, Kemenperin berpendapat bahwa industri otomotif saat ini sangat membutuhkan insentif untuk memperkuat ekosistemnya dari hulu ke hilir. Insentif tersebut bertujuan untuk mempertahankan utilisasi produksi, melindungi investasi dan pekerja dari PHK, serta meningkatkan daya saing produk otomotif dalam negeri. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menilai bahwa pendapat yang menganggap industri otomotif kuat hanya berdasarkan pertumbuhan di segmen tertentu adalah keliru. Ia menekankan bahwa banyaknya pameran otomotif bukanlah indikator kekuatan industri, melainkan upaya untuk mempertahankan permintaan di tengah anjloknya penjualan domestik.
Selain itu, penurunan tajam penjualan kendaraan bermotor roda empat yang jauh di bawah tingkat produksinya, bersamaan dengan lonjakan penjualan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) impor, menjadi isu penting. Data menunjukkan bahwa dari total penjualan EV sepanjang 10 bulan 2025 mencapai 69.146 unit, dengan sekitar 73% merupakan kendaraan impor. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja industrinya berada di luar negeri.
Sementara itu, segmen kendaraan lain yang diproduksi di dalam negeri dan memiliki pangsa pasar terbesar justru mengalami penurunan signifikan. Data Gaikindo mencatat bahwa penjualan mobil wholesales pada Januari–Oktober 2025 sebanyak 635.844 unit, turun 10,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Penjualan ritel pun ikut merosot 9,6% menjadi 660.659 unit.
Oleh karena itu, Kemenperin menegaskan bahwa insentif otomotif menjadi instrumen krusial dalam upaya memulihkan pasar kendaraan bermotor sekaligus menjaga keberlangsungan industri nasional. Meski belum merumuskan jenis, bentuk, dan target insentif, usulan tersebut akan mengarah ke segmen kelas menengah-bawah dan didasarkan pada nilai TKDN.
Kalangan pelaku industri otomotif masih menantikan adanya insentif pada 2026, mengingat penjualan mobil hingga akhir 2025 berada di ujung tanduk. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Putu Juli Ardika menyatakan bahwa stimulus pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendongkrak penjualan otomotif nasional, di tengah daya beli masyarakat yang masih melemah. Gaikindo berharap pemerintah kembali memberikan insentif serupa seperti saat pandemi Covid-19.
Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam menambahkan bahwa Indonesia perlu mempertahankan posisi sebagai pasar otomotif terbesar di ASEAN agar pelaku industri tidak hengkang dari Tanah Air. Ia menilai bahwa industri otomotif memiliki efek pengganda dan berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Saat ini, sebagian besar pajak daerah tergantung penjualan mobil. Jika penjualan turun, pendapatan daerah juga akan turun, terlebih jika dana transfer ke daerah dipotong. Oleh karena itu, insentif harus dipertimbangkan secara matang.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar