Pertikaian antara Iran dan Amerika Serikat semakin memanas. Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, pada Jumat, 2 Januari 2026, menegaskan bahwa negaranya akan "secara tegas menolak" segala bentuk campur tangan asing dalam urusan dalam negeri. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap ancaman Presiden AS Donald Trump yang menyatakan kesiapan militer AS untuk mengintervensi unjuk rasa di Iran.
Araghchi mengunggah pernyataannya melalui platform X, menekankan bahwa kedaulatan Iran tidak dapat diganggu gugat. Ia juga memberikan peringatan militer yang sangat spesifik. "Angkatan bersenjata Iran dalam posisi siaga dan tahu persis ke mana harus membidik jika kedaulatan kami dilanggar," tulisnya. Peringatan ini merespons klaim Trump di Truth Social yang berjanji akan "menyelamatkan" demonstran Iran.
Akar Masalah: Gejolak Rial dan Sanksi Barat
Gelombang unjuk rasa yang melanda berbagai kota di Iran sejak 28 Desember dipicu oleh krisis ekonomi yang akut. Mata uang nasional Iran, rial, mengalami depresiasi yang sangat tajam, membuat daya beli masyarakat merosot drastis. Saat ini, nilai tukar di pasar terbuka menunjukkan angka yang memprihatinkan, di mana 1 dolar AS setara dengan lebih dari 1,35 juta rial.
Saeid Pourali, Wakil Gubernur Provinsi Lorestan, menegaskan bahwa kekhawatiran mata pencaharian warga adalah dampak langsung dari sanksi Barat yang ia sebut sebagai kebijakan "kejam". Ekonomi Iran terus tertekan sejak AS secara sepihak mundur dari kesepakatan nuklir 2015 (Joint Comprehensive Plan of Action) pada tahun 2018 dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang melumpuhkan sektor minyak dan perbankan.
Antara Aspirasi Damai dan Tindakan Kriminal
Menlu Araghchi mengakui bahwa menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa damai adalah hak warga negara yang terdampak volatilitas mata uang. Namun, ia menarik garis tegas antara demonstrasi dan anarkisme. Pemerintah Iran melaporkan adanya serangkaian insiden kekerasan yang melibatkan:
- Serangan terhadap kantor-kantor polisi.
- Pelemparan bom molotov kepada petugas keamanan.
- Perusakan properti publik.
"Serangan kriminal terhadap properti publik tidak dapat ditoleransi," tegas Araghchi. Laporan terbaru mencatat sedikitnya tiga orang tewas dan 13 personel keamanan terluka dalam bentrokan yang terjadi di dua provinsi dalam 24 jam terakhir.
Peta Konflik Diplomasi
Ketegangan ini menempatkan Iran dalam posisi defensif secara internasional, sementara Washington di bawah kepemimpinan Trump kembali menggunakan narasi intervensi kemanusiaan untuk menekan Teheran. Para analis menilai bahwa situasi di lapangan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah Iran untuk menstabilkan mata uang rial sambil mengelola tekanan sanksi yang terus diperketat oleh Gedung Putih.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar