Iskandar Usman Al-Farlaky Menangis Saat Hadapi Banjir Aceh Timur

Bupati Aceh Timur Mengungkap Kondisi Darurat Akibat Banjir

Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menunjukkan kekhawatiran besar terhadap kondisi wilayahnya yang terkena dampak banjir. Ia bahkan sampai menangis saat meminta bantuan langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Dalam situasi ini, Pemkab Aceh Timur mengaku tidak mampu menjalankan fungsi koordinasi penanganan darurat dengan optimal.

Iskandar Usman Al-Farlaky menggambarkan keadaan wilayahnya sebagai "nyaris kolaps" dan menyatakan bahwa kondisi ini lebih parah dari sebelumnya selama ia memimpin. Ia juga mengakui bahwa rakyatnya kekurangan bantuan logistik dan terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membantu masyarakat sambil bekerja bersama TNI–Polri lokal.

Laporan Harta Kekayaan Bupati Aceh Timur

Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), harta kekayaan Iskandar Usman Al-Farlaky tercatat dalam laporan pada 4 Maret 2024. Berikut adalah detailnya:

A. Tanah dan Bangunan: Rp. 3.300.000.000
Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/500 m2 di KAB / KOTA ACEH TIMUR, HASIL SENDIRI , Rp. 1.000.000.000
Tanah Seluas 106 m2 di KAB / KOTA ACEH TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
Tanah Seluas 378 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp. 120.000.000
MOBIL, NISSAN TEANA SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
C. Harta Bergerak Lainnya: Rp. 63.000.000
D. Surat Berharga: Rp. ----
E. Kas dan Setara Kas: Rp. 250.000.000
F. Harta Lainnya: Rp. ----
Sub Total: Rp. 3.733.000.000
III. Hutang: Rp. ----
IV. Total Harta Kekayaan (II-III): Rp. 3.733.000.000

Kondisi Wilayah Aceh Timur yang Parah

Sebanyak 24 kecamatan lumpuh, tiga desa di Serbajadi diduga hilang, dan warga terisolasi tanpa logistik dan komunikasi. Al-Farlaky menyebut kerusakan yang terjadi mirip dengan tragedi tsunami 2004. Dalam rapat darurat bersama Forkopimkab, sang Bupati beberapa kali menahan air mata sambil memohon bantuan Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Ada kemungkinan warga meninggal kelaparan jika dua hari lagi bantuan tak masuk,” ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa akses Banda Aceh–Medan masih tertutup dari dua arah, sehingga bantuan sulit masuk.

Respons dari Menteri Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons sigap setelah para bupati di Aceh menyatakan tidak mampu mengatasi banjir di daerah mereka karena distribusi makanan terganggu. Tito menyatakan bahwa Pemerintah Pusat akan mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh via udara dari Jakarta dan Medan.

“Akses via darat terputus, jadi Aceh memerlukan dukungan pangan yang didistribusikan menggunakan pesawat,” kata Tito. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap akan membantu, baik itu daerah yang mampu maupun tidak.

Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dari Bupati Aceh Selatan

Selain Bupati Aceh Tengah, Bupati Aceh Selatan juga resmi mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang 11 kecamatan. Dokumen bernomor 360/1315/2025 yang ditandatangani Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi langkah administratif strategis untuk mendorong percepatan penanganan bencana oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh.

Surat tersebut merinci sedikitnya 10 dampak besar akibat bencana alam tersebut, seperti akses transportasi yang terputus, kerusakan jalan dan jembatan, serta terhentinya aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Selatan, Diva Samudera Putra, menegaskan bahwa surat ketidaksanggupan bukanlah bentuk menyerah atau ketidakmampuan daerah, melainkan dasar hukum bagi Pemerintah Aceh untuk menggerakkan bantuan dalam skala lebih besar.

Data BNPB tentang Korban Banjir dan Longsor

Berdasarkan data BNPB per Minggu (30/11/2025) sore, secara umum banjir dan longsor di Provinsi Aceh telah mengakibatkan 96 jiwa meninggal dunia dan 75 jiwa hilang. Angka itu dihimpun dari korban di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya.