Jabar Siaga Darurat Bencana, Pakar Minta Kepala Daerah Siapkan Antisipasi Cuaca Ekstrem

Peran Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Cuaca Ekstrem

Pemerintah daerah di Jawa Barat dituntut untuk siap menghadapi potensi cuaca ekstrem yang bisa terjadi kapan saja. Salah satu langkah yang diambil adalah penetapan status siaga darurat bencana oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, yang berlaku bagi seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani kesiapsiagaan wilayahnya masing-masing.

Menurut pengamat pemerintahan dari Universitas Langlangbuana (Unla), Rafih Sri Wulandari, kejadian cuaca ekstrem dan bencana di Sumatra seharusnya masuk kategori bencana nasional karena dampaknya yang sangat parah. Di wilayah Jabar, seperti Kabupaten Bandung, ada korban meninggal dunia akibat bencana tersebut. Dengan status siaga darurat bencana, pemerintah daerah harus siap menghadapi risiko cuaca ekstrem.

Rafih menekankan bahwa banyak daerah di Jabar rentan terhadap bencana, termasuk di Bandung Raya, Priangan Timur, hingga Cirebon. Para kepala daerah di wilayah-wilayah tersebut perlu mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk mencegah potensi bencana. "Mereka harus siap, kolaborasi dengan wilayah lain, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menunggu bencana terjadi," ujarnya.

Kesiapan pemerintah daerah juga meliputi aturan, logistik, dan anggaran. Misalnya, daerah yang rentan banjir harus menyediakan tempat evakuasi dan skema anggaran yang siap digunakan. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dan penanganan bencana juga penting. Melalui penetapan status siaga darurat bencana, pemerintah kabupaten/kota semestinya tidak kelabakan jika bencana terjadi.

Kesiapsiagaan di Kota Bogor

Wali Kota Bogor Dedie Rachim menyatakan bahwa status siaga bencana menjadi pengingat bagi warga agar selalu waspada. Bencana bisa datang kapan saja dan tidak memandang siapa pun. Pemkot Bogor tetap memperkuat mitigasi, seperti mengetahui jalur evakuasi dan menghubungi nomor darurat.

Status siaga darurat bencana yang ditetapkan Pemprov Jabar menjadi acuan untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Kini, semua daerah berpacu dengan waktu penanganan bencana yang berhadapan dengan libur Natal dan tahun baru 2026.

Posko Terpadu di Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya resmi menetapkan status siaga bencana hingga April 2026. Status ini dikeluarkan oleh Bupati dan berlaku sejak 10 Oktober 2025. Menyikapi kondisi hidrometeorologi yang ekstrem, pihaknya bersama Forkopimda langsung membentuk posko terpadu. Posko tersebut digagas oleh Polres Tasikmalaya bersama TNI dan pemerintah daerah, dengan titik utama di Manonjaya, Salawu, Kadipaten, dan Cipatujah.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah melaksanakan apel kesiapsiagaan di Ciheras, Kecamatan Cipatujah, sebagai upaya edukasi kepada masyarakat agar waspada dan mampu melakukan mitigasi mandiri saat bencana terjadi. BPBD Kabupaten Tasikmalaya juga berencana menjalin kerja sama dengan Perhutani untuk menangani persoalan banjir dan longsor yang kerap melanda beberapa wilayah.

Persiapan di Kota Cimahi

Pemerintah Kota Cimahi siap menerapkan status siaga darurat bencana di Jawa Barat yang ditetapkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan potensi bencana menghadapi musim hujan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi Fithriandy Kurniawan menyatakan bahwa Kota Cimahi sudah menetapkan status siaga bencana geohidrometeorologi berlaku sejak September 2025 hingga Februari 2026. Status tersebut akan diperpanjang melihat kondisi cuaca setelah Februari 2026 mendatang. Kota Cimahi juga memiliki potensi bencana geologi karena berada pada kawasan Sesar Lembang.

Persiapan Menjelang Nataru

Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau wisatawan untuk lebih memperhatikan kondisi cuaca, yang kini memasuki fase intensitas hujan tinggi. Status siaga darurat bencana masih diberlakukan.

Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025 mencakup potensi banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga abrasi di wilayah pesisir. Farhan meminta wisatawan untuk hati-hati terhadap wilayah-wilayah wisata alam dan memperhatikan cuaca.

Di sisi lain, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan melakukan kunjungan ke Kabupaten Sukabumi. Dalam kunjungan tersebut, Rudi menyampaikan empat hal yang menjadi sorotan kerawanan, antara lain kemacetan, kecelakaan, kriminalitas, hingga ancaman bencana alam. Dia meminta personelnya bersiaga menghadapi cuaca ekstrem dan meningkatnya mobilitas masyarakat jelang Nataru.