Jaga Stabilitas Harga Pangan dan Mitigasi Cuaca Jadi Prioritas Jabar Jelang Nataru

Pilar Strategis Pembangunan Ekonomi Daerah

Pengendalian inflasi dan transformasi digital menjadi dua pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya di Jawa Barat pada tahun 2026. Dalam menghadapi momen penting seperti Hari Besar Kebaktian Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemprov Jabar berupaya menjaga ketersediaan stok pangan strategis serta memperkuat koordinasi mitigasi cuaca dan bencana daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga menjelang HBKN. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tetap solid dan inflasi terjaga dalam target 2,5±1%. Hal ini didukung oleh kombinasi kebijakan fiskal seperti dukungan bansos, stimulus transportasi, optimalisasi penyaluran SPHP, serta antisipasi risiko cuaca La Nina yang berpotensi mengganggu pasokan pangan.

Perkuat Basis Data Neraca Pangan

Ferry menekankan pentingnya perkuatan basis data neraca pangan, peningkatan efektivitas program kerja sama antar daerah, serta pemanfaatan instrumen digitalisasi daerah. Salah satu instrumen digitalisasi yang sedang didorong adalah pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Tujuannya adalah untuk mempercepat belanja publik dan menjaga daya beli masyarakat.

Kebijakan harus cepat, akurat, dan berdampak langsung. Momentum akhir tahun menjadi ujian penting bagi ketahanan pangan, tata kelola fiskal, dan inovasi daerah.

Kinerja TPID dan TP2DD

Pemprov Jabar mengapresiasi kinerja TPID dan TP2DD yang telah berusaha mengendalikan inflasi dan memperluas digitalisasi daerah. Upaya ini juga diharapkan bisa menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun 2025. Wakil Gubernur Erwan Setiawan menyampaikan bahwa inflasi Jawa Barat yang terus berada dalam rentang sasaran nasional merupakan capaian yang harus dijaga. Melalui langkah antisipatif berbasis data, koordinasi lintas daerah, serta konsistensi pelaksanaan program pengendalian harga di lapangan diperkirakan bisa menjaga tingkat inflasi daerah.

Transformasi Sistem Pembayaran Daerah

Plh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muslimin Anwar, menjelaskan bahwa transformasi sistem pembayaran daerah menjadi fondasi penting tata kelola fiskal dan efisiensi anggaran. Pada 2025, implementasi QRIS TAP pada sektor transportasi publik dan pusat perbelanjaan menjadi model percepatan elektronifikasi yang memperluas akses pembayaran non-tunai di masyarakat.

Hingga November 2025, digitalisasi pembayaran daerah di Jawa Barat menunjukkan capaian yang signifikan. Seluruh pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai KKI. Nilai transaksi KKI sudah menembus Rp164,03 miliar dari 50.106 transaksi. Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I–2025, seluruh pemda di Jawa Barat berhasil mempertahankan pada kategori “Digital”.

Digitalisasi sebagai Kebijakan Fiskal

Digitalisasi pembayaran bukan sekadar inovasi teknologi. Namun merupakan kebijakan fiskal yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penghargaan untuk Daerah Terdepan

Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang konsisten menjaga stabilitas harga dan mendorong transformasi digital. Melalui Program PINUNJUL Award 2025 dan Apresiasi Jawara Ekonomi Digital (AJEG) Daerah 2025, penghargaan diberikan kepada daerah-daerah yang menjadi garda terdepan dalam pengendalian inflasi dan pejuang percepatan digitalisasi di tingkat regional.

Berikut adalah para penerima penghargaan:

• Pinunjul Award:
• Kategori kabupaten/kota dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) terbaik: Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, dan Kabupaten Majalengka.

• Kategori kabupaten/kota NonIHK: Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Bogor.

• AJEG Award:

• Kategori Digitalisasi Ekonomi Daerah Terbaik Tingkat Kabupaten: Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung.

• Kategori Digitalisasi Ekonomi Daerah Terbaik Tingkat Kota: Kota Bandung dan Kota Depok.

• Kategori Program Inovasi Digitalisasi Ekonomi Daerah Terbaik Tingkat Kabupaten: Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Bogor.

• Kategori Program Akselerasi Digitalisasi Daerah Terbaik: Kabupaten Ciamis dan Kota Cimahi.