Jakarta Darurat! DPRD Usulkan Pencabutan Bantuan Sosial Keluarga Pelaku Tawuran

Jakarta Menghadapi Kebiasaan Tawuran yang Membahayakan

Jakarta memasuki tahun 2026 dengan berita buruk. Dalam dua hari terakhir, gelombang tawuran muncul di berbagai titik seperti Manggarai, Klender, dan Ciracas. Kejadian ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan jalanan semakin mengkhawatirkan.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menyoroti peran keluarga sebagai akar masalah. Menurutnya, pembiaran terhadap anggota keluarga yang terlibat dalam aksi negatif menjadi pemicu utama berkembangnya budaya kekerasan jalanan.

Justin menegaskan bahwa tawuran bukan hanya sekadar kenakalan remaja biasa, melainkan perilaku menyimpang yang bisa menular jika tidak dihentikan dari lingkup terkecil, yaitu rumah.

"Tawuran ini adalah perilaku yang menular. Oleh karena itu, setiap keluarga harus berperan aktif untuk memastikan anggota-anggotanya tidak menjadi pelaku tawuran," tegas Justin, dikutip Sabtu (3/1).

Menurutnya, selama ini banyak keluarga yang seolah menutup mata karena merasa tidak ada dampak langsung yang mereka rasakan saat anaknya terlibat keributan.

"Hingga saat ini, terlalu banyak keluarga yang bersikap abai dengan perilaku anggota-anggotanya karena tidak ada konsekuensi terhadap para pelaku tawuran," sambungnya.

Penanganan yang Tidak Efektif

Legislator Kebon Sirih ini juga mengkritik pola penanganan aparat dan pemerintah selama ini. Selama bertahun-tahun, pelaku tawuran yang tertangkap hanya dipulangkan setelah melalui proses formalitas.

Sudah ribuan kali para pelaku yang diamankan hanya dikembalikan kepada orang tuanya dengan seremoni berpelukan dan berurai air mata belaka. Pola ini dinilai sama sekali tidak memberikan efek jera.

Usulan Ekstrem: Cabut Bansos Pelaku Tawuran

Guna memutus rantai kekerasan ini, Justin mengusulkan langkah yang jauh lebih berani. Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) untuk mengevaluasi pemberian bantuan sosial (Bansos).

Ia mengusulkan agar keluarga yang anggotanya terbukti menjadi pelaku tawuran dicabut haknya sebagai penerima bantuan dari pemerintah.

"Pemprov DKI perlu menunjukkan ketegasan. Masalah ini sudah terjadi berulangkali dan semakin larut tanpa adanya serangkaian solusi konkret yang bisa menyelesaikannya secara tuntas," ungkap Justin.

Baginya, anggaran Bansos harusnya dialokasikan untuk warga yang benar-benar menjaga ketertiban umum di Jakarta.

"Bansos ini adalah keringat rakyat Jakarta, sebaiknya tidak diberikan kepada mereka yang tidak berpartisipasi menjadi warga Jakarta yang baik," imbuhnya.

Peran Keluarga dan Pemerintah

Perlu adanya kesadaran dari keluarga dan pemerintah dalam menangani masalah tawuran. Setiap individu harus sadar bahwa tindakan negatif dapat memengaruhi lingkungan sekitarnya. Dengan peran aktif dari keluarga dan kebijakan yang tegas dari pemerintah, diharapkan dapat mengurangi kejadian tawuran di Jakarta.

Kehadiran tawuran tidak hanya membahayakan keamanan masyarakat, tetapi juga menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi semua pihak. Oleh karena itu, penting untuk segera mengambil langkah-langkah yang efektif dan berkelanjutan.

Solusi Jangka Panjang

Selain mengusulkan pencabutan bansos, Justin juga menyarankan penguatan sistem pendidikan dan pengawasan dari pihak keluarga. Dengan pendidikan yang baik dan pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mencegah tawuran terjadi lagi.

Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan aparat kepolisian. Kolaborasi yang kuat akan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Jakarta dapat segera pulih dari ancaman tawuran yang terus-menerus muncul. Masa depan Jakarta yang lebih baik dimulai dari tindakan nyata dan komitmen dari semua pihak.