Pemerintah Siapkan Hunian Sementara untuk Korban Bencana di Sumatera
Pemerintah berencana membangun hunian sementara bagi para korban banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Sumatera. Rencana ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menangani dampak bencana tersebut. Anggaran yang dialokasikan untuk setiap unit hunian sementara mencapai Rp 30 juta.
Dalam kunjungannya ke lokasi bencana di Aceh Tengah pada Jumat (12/12/2025), Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menjanjikan hunian sementara, tetapi juga hunian tetap bagi para korban. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, termasuk dalam penyediaan hunian sementara.
Namun, Presiden Prabowo mengingatkan masyarakat agar bersabar karena proses pembangunan hunian sementara membutuhkan waktu. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah merencanakan dan mengalokasikan anggaran, tetapi tidak bisa melakukan semua secara cepat.
"Ada nanti hunian sementara. Kemudian hunian tetap yang kita sudah siapkan," kata Prabowo saat mengunjungi posko pengungsian di Takengon, Aceh Tengah, Jumat (12/12/2025).
"Kita rencanakan, kita alokasikan anggaran. Tapi butuh waktu. Jadi kami mohon kesabaran, saya tidak bisa mengerjakan semua begitu cepat," ucap dia.
Di sisi lain, Prabowo meyakinkan bahwa pemerintah akan terus berupaya sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat yang menghadapi musibah. Ia memastikan bahwa masyarakat tidak sendirian dalam menghadapi situasi sulit ini.
"Kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya minta ketabahan dan kesabaran semua. Pasti kita akan bantu. Tenang saja," kata Prabowo.
Kebutuhan Hunian Sementara
Sebelumnya, para korban banjir dan tanah longsor menginginkan hunian. Mereka berharap nama mereka masuk dalam daftar penerima hunian dari pemerintah pasca menjadi korban bencana.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp 30 juta per unit hunian sementara (huntara) bagi korban bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan bahwa rumah yang disiapkan adalah tipe 36 karena dinilai layak bagi korban bencana.
Luasnya tipe 36, 8 kali 5, Bapak Presiden. Jadi daripada mereka tinggal di tenda ini, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara, ujar Suharyanto, saat rapat koordinasi yang dipimpin Prabowo di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
Rumah tersebut dilengkapi dengan fasilitas kamar, sarana Mandi Cuci Kakus (MCK), dan ruangan lainnya. Pembangunan huntara akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) TNI-Polri.
Salah satu jenis hunian yang bisa dibangun secara cepat adalah hunian modular yang kini mulai marak dipasarkan dan dikembangkan oleh swasta. Dengan adanya hunian sementara, diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi para korban bencana.
Proses Pembangunan dan Tantangan
Meskipun pemerintah telah merancang pembangunan hunian sementara, beberapa tantangan tetap harus dihadapi. Salah satunya adalah waktu yang dibutuhkan untuk membangun seluruh unit. Selain itu, pemetaan korban yang membutuhkan hunian juga menjadi hal penting yang harus diselesaikan secara akurat.
Selain itu, keberadaan hunian sementara juga harus disertai dengan dukungan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan akses ke fasilitas kesehatan. Hal ini diperlukan agar para korban dapat hidup dalam kondisi yang layak dan aman.
Dengan komitmen pemerintah dan kerja sama dari berbagai pihak, diharapkan pembangunan hunian sementara dapat segera selesai dan memberikan solusi yang nyata bagi para korban bencana.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar