Jawa Tengah jaga posisi sebagai lumbung pangan nasional 2026

aiotrade, SEMARANG – Sektor industri pengolahan dan pertanian menjadi dua lapangan usaha yang sangat penting bagi Jawa Tengah. Kedua sektor ini memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian daerah serta menjaga ketersediaan pangan.

Sektor industri pengolahan bertindak sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi signifikan terhadap struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara itu, sektor pertanian tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional.

Peran vital kedua sektor tersebut menjadi salah satu alasan utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan industri pengolahan dan pertanian sebagai prioritas pembangunan. Dalam acara Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference dengan tema "Central Java at a Crossroads: Between Manufacturing & Agriculture", Sujarwanto Dwiatmoko, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan bahwa ada pandangan yang menganggap adanya kontradiksi antara kebutuhan lahan industri dan lahan pertanian. Namun, ia menegaskan bahwa perlu dipahami bagaimana kedua sektor ini bisa berkembang bersamaan.

Menurut Sujarwanto, Jawa Tengah merupakan salah satu produsen utama yang menyuplai 16% kebutuhan pangan nasional. Di sisi lain, sektor industri manufaktur Jawa Tengah masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa karena jenis industri yang terbatas pada industri kecil. Untuk mendorong perkembangan kedua sektor tersebut, pemerintah daerah perlu strategi yang tepat dan kebijakan yang tegas.

Dalam hal ini, Jawa Tengah telah mengunci lahan sawah lestari seluas 1,2 juta hektare untuk memastikan kapasitas produksi pertanian tetap terjaga. "Ini sudah diperjanjikan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan tidak boleh berkurang," ujar Sujarwanto. Ia menambahkan bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling komitmen dalam menjaga lahan sawah, baik dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) maupun kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.

Di sisi lain, sektor industri coba dipacu pertumbuhannya dengan membuka kawasan peruntukan industri di daerah yang tidak memiliki lahan sawah lestari. "Di daerah yang tidak produktif, yang tidak membutuhkan banyak upaya untuk menjadikannya layak untuk industri," tambah Sujarwanto.

Strategi ini akan dilengkapi dengan penguatan kawasan industri, percepatan investasi berbasis teknologi, industri hijau, digitalisasi, serta peningkatan produktivitas manufaktur. Selain itu, kemitraan antara pelaku industri dengan petani juga akan diperkuat.

"Tekad kita, hari ini kita butuh investasi padat karya. Tetapi, pada tahapan selanjutnya, kita akan arahkan hasil produksi pada sektor pertanian agar dapat masuk ke sektor industri pengolahan, dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Itulah hilirisasi," jelas Sujarwanto.

Selain itu, Pengarah Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Khasanaturodhiyah, menjelaskan bahwa posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional telah menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Beberapa program telah disiapkan, mulai dari penguatan infrastruktur hingga pengendalian dan perlindungan lahan.

"Selain punya dokumen RPJMD sebagai program kerja selama 5 tahun, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah juga punya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang juga berlaku 5 tahun, ini sudah tahun terakhir," jelas Khasanaturodhiyah.

Dalam dokumen RUPM tersebut, mulai 2025 dan seterusnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Target ini dijalankan sembari meningkatkan iklim penanaman modal, memperluas sebaran penanaman modal, dengan fokus pada pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi.

"Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke depan dilakukan dengan optimalisasi pengembangan industri pengolahan pangan di Jawa Tengah sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki untuk meningkatkan kontribusi industri pengolahan baik di Provinsi maupun Nasional," jelas Khasanaturodhiyah.