Jawaban Kemendagri: Bupati Mirwan MS Umrah Saat Aceh Banjir, Ada Sanksi Jika Melanggar

Penjelasan Kementerian Dalam Negeri Terkait Perjalanan Bupati Aceh Selatan Saat Bencana

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai kepergian Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang melakukan ibadah umrah saat daerahnya sedang menghadapi bencana banjir bandang. Tindakan tersebut mendapat perhatian serius dari pihak berwenang karena dianggap melanggar aturan yang berlaku.

Menurut Kemendagri, dalam situasi darurat seperti bencana alam, seorang kepala daerah wajib berada di tempat untuk memimpin dan mengkoordinasikan penanganan bencana. Hal ini menjadi dasar utama dalam menilai tindakan Bupati Mirwan MS.

Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa proses penentuan sanksi terhadap Bupati Mirwan masih dalam tahap pemeriksaan internal. "Tergantung hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menjadi pertimbangan untuk memberikan sanksi sesuai aturan," ujarnya kepada Tribunnews, Senin (8/12/2025).

Bupati tersebut diketahui berangkat ke Arab Saudi bersama istrinya pada saat bencana melanda. Perjalanan ini dinilai tidak sah karena tidak didampingi izin dari Gubernur Aceh. Benni juga menegaskan bahwa regulasi yang mengatur perjalanan luar negeri bagi kepala daerah sudah sangat jelas. Jika melanggar, ada sanksi yang harus diterima.

Meski pelanggaran yang diduga dilakukan Mirwan bersifat administratif, sanksi tersebut tetap dapat berdampak signifikan. Hal ini semakin diperkuat setelah Presiden disebut memberikan perhatian langsung terhadap kasus ini.

Lebih lanjut, Benni menyatakan bahwa sejak awal telah terlihat adanya indikasi pelanggaran. Sang bupati justru meninggalkan wilayahnya ketika bencana besar terjadi. "Dari informasi awal ada pelanggaran administrasi terhadap regulasi pemerintahan daerah," ujarnya.

Kemendagri menegaskan bahwa tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Setiap temuan harus diverifikasi secara mendalam agar tidak muncul keputusan yang lemah atau tanpa dasar kuat. "Tidak mungkin memberikan pertimbangan dengan justifikasi lemah karena pemeriksaan belum tuntas. Jadi harus selesai dulu," kata Benni menutup pernyataannya.

Proses Pemeriksaan Internal dan Sanksi yang Mungkin Diberikan

Proses pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Kemendagri bertujuan untuk memastikan bahwa semua fakta telah dikaji secara menyeluruh. Ini penting untuk menjamin keadilan dan konsistensi dalam penerapan aturan. Sampai hasil pemeriksaan lengkap diperoleh, tidak ada keputusan final yang akan diumumkan.

Sanksi yang mungkin diberikan terhadap Bupati Mirwan MS bisa berupa tindakan administratif, seperti penurunan pangkat atau denda. Namun, besar kecilnya sanksi akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat keparahan pelanggaran.

Pihak Kemendagri juga menekankan bahwa tindakan yang diambil harus didasarkan pada bukti dan data yang valid. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan atau bias dalam pengambilan keputusan.

Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Aturan yang Berlaku

Aturan yang mengatur perjalanan luar negeri bagi kepala daerah sudah diatur secara jelas dalam peraturan pemerintah. Kepala daerah wajib mengantongi izin dari otoritas yang berwenang sebelum melakukan perjalanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah tidak terganggu.

Selain itu, dalam situasi darurat, kepala daerah diwajibkan untuk tetap berada di lokasi bencana. Ini merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

Komentar dari Publik dan Media

Peristiwa ini menimbulkan reaksi dari publik dan media. Banyak pihak mengecam tindakan Bupati Mirwan MS karena dianggap tidak pantas dan tidak sesuai dengan kondisi darurat. Beberapa media juga memberikan liputan mendalam mengenai kasus ini, termasuk mengkritik sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak responsif terhadap bencana.

Namun, Kemendagri tetap berpegang pada prinsip hukum dan prosedur yang berlaku. Mereka menegaskan bahwa keputusan yang diambil harus objektif dan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal.

Kesimpulan

Kasus Bupati Aceh Selatan yang melakukan umrah saat bencana melanda menunjukkan pentingnya ketaatan terhadap aturan dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah. Kemendagri akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.