aiotrade,
JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan perbandingan dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh dengan peristiwa Tsunami pada 2004 lalu serta banjir yang menimpa Aceh dan Sumatra pada 2025. Ia menyoroti pentingnya respons cepat dalam menangani bencana serta ketersediaan sumber dana bantuan untuk masyarakat Aceh.
Pada saat Tsunami 2004, JK menjabat sebagai Wakil Presiden bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, Indonesia menerima banyak bantuan dari berbagai negara dan lembaga internasional. Namun, situasi kini berbeda. Pemerintah belum membuka opsi bantuan internasional meskipun bencana yang terjadi membutuhkan dukungan eksternal.
“Dulu Aceh mendapat bantuan dari pusat maupun luar negeri. Dan bantuan internasional paling besar dulu. Sekarang, ketika bantuan internasional ditutup, maka kita harus meningkatkan kemampuan dalam negeri,” ujarnya setelah menghadiri acara BOG 40 Awards yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Group, Senin (8/12/2025).
Menurut JK, pemerintah pusat perlu memaksimalkan bantuan bagi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Dukungan dari pemerintah sangat penting jika bantuan dari luar negeri belum bisa diterima. Ia menyebut bahwa beberapa kepala daerah telah menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani bencana akibat keterbatasan anggaran. Terlebih, jumlah korban jiwa hingga Senin (8/12/2025) mencapai 961 orang.
JK menegaskan bahwa pemerintah pusat harus segera bertindak dalam menangani bencana di tiga provinsi tersebut. Menurutnya, dalam bencana terdapat masa kritis yang jika lambat penanganannya, akan menimbulkan kerugian lebih besar.
Dia menjelaskan pengalaman dari Tsunami 2004, meski bencana kali ini lebih besar, namun wilayah yang terkena dampak lebih luas dibandingkan Tsunami Aceh 2004. “Tsunami itu lebih terbatas di Banda Aceh dan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas,” katanya.
Oleh karena itu, JK menilai proses rehabilitasi semua fasilitas akan membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 2-3 tahun, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti rumah.
Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan bahwa bencana saat ini dapat dianggap sebagai "tsunami kedua" yang melanda Aceh. Ia menekankan bahwa tugas pemerintah adalah melayani masyarakat yang terdampak tanpa ada jeda dalam bantuan kemanusiaan.
“Aceh seakan mengalami 'tsunami kedua'. Tugas kita adalah melayani mereka yang terdampak. Tidak boleh ada jeda kemanusiaan di lapangan,” ujar Muzakir, Sabtu (29/11/2025).
Ia menambahkan bahwa kondisi di sejumlah wilayah sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi, masih ada wilayah yang tidak dapat dijangkau bantuan akibat jalur yang putus akibat bencana.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah belum membuka peluang menerima bantuan dari luar negeri karena masih mampu menangani bencana tersebut.
“Terima kasih, bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Dari sisi pangan alhamdulillah kita punya stok yang cukup,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, pemerintah juga terus memastikan ketersediaan energi dalam kondisi darurat. Dia menyebut bahwa koordinasi dengan Pertamina dilakukan untuk menjamin distribusi BBM ke seluruh wilayah terdampak, termasuk dengan cara-cara khusus.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar