
Jokowi Tegaskan Ada Agenda Politik di Balik Isu Ijazah Palsu
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), secara tegas menyatakan bahwa isu ijazah palsu yang menyerang dirinya adalah bagian dari agenda besar politik. Menurut Jokowi, tudingan tersebut bertujuan untuk menjatuhkan reputasinya sebagai presiden.
"Saya pastikan iya (ada agendan besar dan orang besar di balik kasus ijazah). Saya kira gampang ditebak. Tidak perlu saya sampaikan," ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan KOMPAS TV.
Ia juga mengungkapkan bahwa isu ini sudah berlangsung selama empat tahun terakhir. Meskipun begitu, Jokowi memilih untuk diam dan tidak merespons tudingan tersebut karena ia yakin ijazah asli miliknya tersimpan dengan aman.
"Ya, itu (pengadilan) forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya dan saya bawa," kata dia.
Penyebab Diamnya Jokowi
Jokowi menjelaskan bahwa alasan ia tidak langsung menunjukkan ijazah aslinya kepada publik adalah karena ada aduan ke Bareskrim. Ia menilai, jika ada yang menuduh, maka yang menuduh harus membuktikan.
"Karena yang pertama ada aduan ke Bareskrim. Yang kedua saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu itu. Coba dibuktikan seperti apa?" katanya.
Menurut Jokowi, pembuktian akan lebih baik dilakukan di pengadilan agar prosesnya adil dan transparan.
"Akan kelihatan adilnya karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena yang membuat ijazah saya, sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana?" kata Jokowi.
Keinginan untuk Menurunkan Reputasi
Jokowi menilai bahwa pihak-pihak yang ingin menurunkan reputasinya memiliki kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa semua tindakan seperti mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, dan menuduh hanya dilakukan karena ada tujuan politik.
"Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main kan, mesti ada kepentingan politiknya di situ," ujar Jokowi.
Ia juga menekankan pentingnya fokus pada hal-hal besar, seperti strategi negara dan kepentingan nasional. Contohnya, ia menyebut perubahan akibat artificial intelligence dan humanoid.
"Sehingga jangan malah energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya, ya urusan ringan," tambahnya.
Ketua Angkatan Jokowi Buka Suara
Profesor UNJ, Prof. Ciek Julyati Hisyam, sempat mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi karena adanya materai berwarna hijau. Namun, Mustoha Iskandar, ketua angkatan Jokowi di UGM, membantah klaim tersebut.
Mustoha memastikan bahwa seluruh lulusan Fakultas Kehutanan UGM dari angkatan yang sama menggunakan jenis materai yang serupa. Ia juga menjelaskan bahwa UGM memiliki empat periode wisuda setiap tahun, yakni Februari, Mei, Agustus, dan November.
"Jadi di Gadjah Mada itu ada empat kali wisuda. Ada Februari, Mei, Agustus, dan November. (Fakultas Kehutanan) Angkatan 1980 nggak ada yang wisuda Februari, yang merah itu nggak ada," ucapnya.
Profil Mustoha Iskandar
Mustoha Iskandar adalah Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia (Persero) sejak 4 Agustus 2020. Ia lulus dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1986 dan satu angkatan dengan Jokowi.
Selain itu, Mustoha juga lulus dari University of Philippines Los Banos pada 1996 dengan gelar Magister Manajemen Pembangunan. Ia juga meraih gelar Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran (Unpad) pada tahun 2006.
Nama lengkapnya adalah Dr. Ir. Mustoha Iskandar, S.H., MDM. Sebelum menjadi Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia, Mustoha pernah menjabat posisi serupa di PT Pusri Palembang pada 2016-2018.
Riwayat Jabatan Mustoha Iskandar
Berikut riwayat jabatan Mustoha Iskandar: * Direktur Komersial Kayu Perum Perhutani * Direktur Perum Perhutani (2014-2019) * Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani (2016) * Komisaris Independen PT Pusri Palembang (2016-2018) * Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia (Persero) (2020-2025)
Harta Kekayaan Mustoha Iskandar
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2022, jumlah harta sang komisaris mencapai Rp 22.736.596.232 dengan hutang sebesar Rp 286.844.505.
Harta kekayaan Mustoha Iskandar meliputi: * Tanah dan Bangunan: Rp 11.494.900.000 * Alat Transportasi dan Mesin: Rp 1.145.000.000
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar