Jokowi: Mengapa Kita Harus Merendahkan dan Menghina?

Presiden Jokowi Menyayangkan Perbedaan Pendapat Terkait Kebenaran Ijazah UGM

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, menyatakan rasa prihatin atas masih adanya perbedaan pendapat di masyarakat mengenai keaslian ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dimilikinya. Bahkan, ia menyebut ada pihak-pihak yang sampai mengolok-olok, merendahkan, dan menghina dirinya.

Menurut Jokowi, hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi dan tidak berguna bagi kehidupan berbangsa. Ia menekankan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi perubahan besar dalam era kecerdasan buatan atau artificial intelligence serta humanoid yang dirancang mirip manusia.

"Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main kan tidak mungkin, mestinya ada kepentingan politiknya di situ," ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Kompas TV di kediamannya, yang tayang di channel YouTube Kompas TV, Selasa (9/12/2025).

Isu tentang ijazah palsu milik Jokowi telah menjadi sorotan publik selama beberapa waktu. Saat ini, kasus tersebut telah menyeret delapan tersangka dalam dua klaster. Jokowi mengungkapkan bahwa saat ini semua pihak seharusnya berkonsentrasi pada strategi besar negara demi kepentingan yang lebih besar.

"Tapi sekali lagi, mestinya dalam masa-masa ekstrem seperti ini, kita konsentrasi untuk hal-hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa energi besar jangan digunakan untuk urusan-urusan yang menurutnya ringan. Soal isu ijazah palsu yang sudah berlangsung selama empat tahun, Jokowi sangat yakin ada agenda besar dan orang besar di balik kasus ini.

"Saya pastikan, saya tahu. Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi saya tidak, berusaha sampaikan," katanya.

Jokowi mengaku sudah mengetahui sosok orang besar yang terlibat dalam isu ijazah palsu miliknya. Menurutnya, publik mudah menebak siapa sosok tersebut. Ia juga menyatakan bahwa isu ini memiliki kepentingan politik.

"Ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan dan sebetulnya saya sudah diam, tidak banyak menanggapi karena ijazahnya saya pegang gitu loh," kata Jokowi.

Alasan Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya ke publik adalah karena aduan ke Bareskrim dan tuduhan bahwa ijazahnya palsu. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh harus membuktikan. Oleh karena itu, Jokowi menunggu proses hukum yang jelas.

"Akan kelihatan adilnya karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena yang membuat ijazah saya, sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana?" ujarnya.

Jokowi menilai ada agenda besar politik atau operasi politik di balik isu ijazahnya. Ia percaya bahwa tujuan dari pihak tertentu adalah untuk menurunkan reputasinya.

"Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik, yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun, enggak rampung-rampung. Karena keinginan mereka untuk men-downgrade, menurunkan reputasi yang saya miliki. Meskipun saya merasa enggak punya reputasi apa-apa," katanya.

Karenanya, Jokowi sangat menunggu kasus ini diproses secara hukum sampai di meja pengadilan. Ia berjanji akan menunjukkan semua ijazahnya di pengadilan, termasuk ijazah SD, SMP, SMA, dan universitas.

"Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, Universitas. Semuanya akan saya bawa untuk pembelajaran hukum," katanya.

Jokowi juga mengingatkan bahwa jika dibiarkan, hal ini bisa terjadi kepada yang lainnya. "Bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, walikota. Semuanya dengan tuduhan asal-asalan. Tapi kalau menuduh dengan bukti, itu yang baik," ujarnya.

Untuk menghadapi tantangan ke depan, Jokowi menekankan pentingnya persatuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas politik. Ia menyatakan bahwa Indonesia dianggap sebagai contoh oleh negara-negara lain karena stabilitas ekonomi dan politik yang baik.

"Ya, saya kira kita dilihat oleh negara lain dan dijadikan contoh, karena stabilitas ekonomi kita baik, stabilitas politik kita baik. Sampai di era Presiden Prabowo ini, dipandang oleh negara lain bagus. Sehingga jangan sampai pandangan ini berubah," katanya.

Kasus ini merupakan hasil pelaporan yang dilakukan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Delapan tersangka dalam kasus ini dibagi dalam dua klaster. Klaster pertama terdiri dari lima orang, sedangkan klaster kedua terdiri dari tiga orang. Mereka dijerat dengan berbagai pasal terkait pencemaran nama baik, fitnah, dan undang-undang ITE.