Kaleidoskop 2025: Drama Tom Lembong dan Korupsi Nadiem hingga Riza Chalid

Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2025

Pada tahun 2025, aparat penegak hukum (APH), baik itu Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Polri, terus mengusut berbagai kasus korupsi yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun. Beberapa kasus tersebut menyeret nama-nama besar yang memiliki pengaruh di berbagai sektor.

Berikut ini adalah rangkuman peristiwa penting terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia pada tahun 2025:

1. Vonis Mafia Kasus Ronald Tannur

Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, telah didakwa terlibat dalam suap vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur dalam perkara penganiayaan hingga tewas terhadap kekasihnya, Dini Sera.

Selain ketiga hakim tersebut, tersangka lainnya termasuk Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja, pengacara Ronald Tannur Lisa Rachmat, mantan Hakim Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono, dan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar.

Dalam kasus ini, para tersangka melakukan praktik suap untuk memengaruhi putusan pengadilan. Akibatnya, Ronald Tannur divonis bebas, namun kemudian diperberat hukumannya menjadi tujuh tahun untuk Erintuah dan Mangapul, serta 10 tahun untuk Heru. Lisa Rachmat mendapat hukuman 14 tahun, Meirizka 3 tahun, dan Zarof Ricar 18 tahun.

Kejagung juga menyita aset senilai Rp920 miliar dan emas 51 kg dari rumah Zarof di kawasan Senayan, Jakarta, yang diduga berasal dari gratifikasi selama 2012-2022.

2. Tom Lembong Dibebaskan

Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus importasi gula di Kemendag pada periode 2015-2016. Dia dianggap telah melakukan praktik korupsi yang menguntungkan korporasi melalui kebijakannya.

Tom akhirnya dibebaskan setelah mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2025. Hal ini membuatnya keluar dari penjara menjelang HUT ke-80 RI.

3. Kasus Eks Dirjen Kemenkeu Isa

Kejagung menetapkan eks Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. Isa dianggap memberikan persetujuan kepada Jiwasraya untuk memasarkan produk asuransi JS Saving Plan meskipun perusahaan sedang dalam kondisi tidak sehat.

Jaksa menemukan kerugian negara sebesar Rp90 miliar akibat kebijakan tersebut.

4. Kasus Tata Kelola Minyak Mentah

Kasus ini mencuat pada awal tahun 2025 dengan adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah di Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) tahun 2018-2023. Ada 18 tersangka yang ditetapkan, termasuk Riza Chalid, anaknya, dan beberapa eksekutif Pertamina.

Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp285,1 triliun akibat kecurangan dalam pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang.

5. Riza Chalid jadi Tersangka

Riza Chalid, saudagar minyak tersohor, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Dia diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina.

Kejagung juga mengeluarkan red notice terhadap Riza karena dia menjadi buron dalam kasus ini.

6. Akhir Nasib Sritex: dari Pailit jadi Korupsi

Kejagung menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex Group. Bos Sritex diduga berkongkalikong dengan bank daerah untuk mendapatkan kredit tanpa izin.

Penyidik menemukan kerugian negara sebesar Rp1,08 triliun dari kasus ini.

7. Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Chromebook

Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Dia diduga memerintahkan pemilihan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan.

Meski mengajukan gugatan praperadilan, pengadilan menolak permohonan tersebut. Kejagung menaksir kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp2,1 triliun.

8. Kasus PLTU Halim Kalla

Polri mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 di Kalimantan Barat antara 2008-2018. Ada empat tersangka, termasuk eks Dirut PLN Fahmi Mochtar dan adik Wakil Presiden Halim Kalla.

Proyek ini mangkrak karena kegagalan kontraktor dalam menyelesaikan pembangunan. Negara rugi sekitar Rp1,35 triliun.

9. Kasus Ekspor POME

Penyidikan kasus ini bermula dari dugaan korupsi terkait ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) pada 2022. Kejagung telah memeriksa 40 saksi dan menggeledah lima lokasi terkait.

10. Korupsi Petral Kembali Mencuat

Kasus Petral naik penyidikan pada Oktober 2025. Kejagung mengendus keterlibatan Riza Chalid dalam kasus pengadaan minyak mentah. Eks Menteri ESDM Sudirman Said juga diperiksa dalam kasus ini.

11. Kasus Kongkalikong Pajak

Kejagung menetapkan lima orang dicekal dalam kasus manipulasi pajak antara 2016-2020. Penyidik juga menyita kendaraan dan dokumen terkait.

12. Kinerja Mentereng Satgas PKH

Satgas PKH berhasil menguasai kembali 4 juta hektare lahan hutan yang dikuasai ilegal. Sebanyak 1,5 juta hektare diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara untuk dikembangkan secara produktif.

Selain itu, Satgas PKH juga menindak 5.209 hektare lahan tambang ilegal di beberapa provinsi.

Hasil Penindakan Korupsi

Uang hasil penindakan korupsi mencapai total lebih dari Rp6,6 triliun, termasuk uang sitaan dari kasus CPO dan gula. Uang tersebut diserahkan ke negara oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.