Kaleidoskop: 40 Tahun Perubahan Kesehatan Indonesia

berita
, JAKARTA - Selama empat dekade terakhir, banyak hal terjadi di dunia kesehatan Indonesia, mulai dari perkembangan hingga tantangan.

Selama empat dekade terakhir, sektor kesehatan di Indonesia mengalami banyak penguatan, mulai dari fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), eliminasi berbagai penyakit menular, hingga menghadapi pandemi Covid-19, hingga adopsi kecanggihan teknologi di dunia kesehatan.

Berikut ini rangkuman perubahan besar di dunia kesehatan Indonesia sejak tahun 1985 sampai 2025, baik dari sisi kebijakan, industri, sistem kesehatan nasional, teknologi, maupun capaian kesehatan masyarakat:

Tahun 1985

Pada 1980-an, Pemerintah mulai meningkatkan cakupan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), memperluas layanan imunisasi dasar (polio, DPT, campak), dan mengintensifkan jaringan posyandu untuk pemantauan tumbuh-kembang dan gizi anak.

Tahun 19861988

Pada periode ini, Pemerintah mulai memperkuat program untuk kesejahteraan ibu dan anak melalui penguatan program Kelas Ibu Hamil, KIA, dan posyandu balita. Pemerintah juga menetapkan standar pelayanan dasar mulai di seluruh Puskesmas.

Tahun 1989

Departemen Kesehatan menetapkan Bulanan Imunisasi dan meningkatkan capaian imunisasi setelah menjadi program nasional.

Tahun 1990-an

Pada periode ini, pemerintah mulai membangun kebijakan nasional penanggulangan HIV/AIDS, edukasi publik, serta program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal itu selain untuk meningkatkan kesadaran dan menurunkan pencegahan HIV, juga untuk mengurangi stigma.

Pada 1991-1993, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dibentuk untuk memperluas edukasi HIV/AIDS, baik di sekolah-sekolah dan media publik. Selain itu, Depkes juga meluncurkan program Imunisasi Hepatitis B dan melakukan penguatan laboratorium dasar penyakit menular, serta mulai memperkenalkan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

Tahun 1997-1998

Krisis moneter 1997 memaksa reformasi birokrasi. Akhir 1990-an muncul kebijakan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan mulai memasifkan penanganan Tuberkulosis (TB) agar lebih terstruktur dengan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-Course).

Tahun 2000-an

Pada periode ini, pemerintah mulai menyusun sistem jaminan sosial untuk pembiayaan layanan dasar melalui alokasi dana ke Puskesmas.

Pada 2004, pemerintah mengesahkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan menetapkan kerangka hukum jaminan sosial. Selanjutnya, pada 2005, Jamkesmas diluncurkan sebagai program pembiayaan untuk warga miskin.

Tahun 2006

Muncul ancaman flu burung (H5N1), yang direspons dengan memperkuat sampling dan surveilans. Periode ini juga diisi persiapan legislatif dan teknis untuk membentuk BPJS.

Tahun 2007

Puskesmas dengan rawat inap mulai dikembangkan di daerah terpencil.

Tahun 2008

Pemerintah memperkuat program gizi nasional, termasuk penanganan stunting.

Tahun 2009

Selain itu, pemerintah juga mulai mempersiapkan program Jampersal untuk memberi layanan persalinan gratis.

Tahun 2010-an

UU BPJS disahkan dan Program Jampersal diluncurkan pada 2011. BPJS Kesehatan mulai beroperasi, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) resmi diberlakukan sejak 1 Januari 2014.

Pada periode ini, untuk pertama kali Indonesia memiliki skema asuransi kesehatan nasional yang bertujuan mencapai cakupan universal dan mengubah cara masyarakat mengakses layanan kesehatan ke pembiayaan solidaritas.

Tahun 20152019

Periode ini memasuki era digitalisasi di industri dan sektor kesehatan. INA-CBG mulai diwajibkan di seluruh rumah sakit dan program akreditasi rumah sakit diperketat untuk menggenjot mutu layanan.

Pemerintah juga memulai layanan SIMPUS (sistem informasi Puskesmas), SISRUTE (sistem rujukan), dan persiapan integrasi data. Di periode ini, mulai terlihat perbaikan mutu di rumah sakit yang terakreditasi dan mulai terlihat perbaikan manajemen data walau belum terintegrasi nasional penuh.

Tahun 2020-an

Pandemi COVID-19 mengguncang dunia kesehatan, tak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Periode ini memaksa adaptasi besar, di mana pemerintah dan seluruh rumah sakit harus berjibaku melakukan penguatan kapasitas laboratorium PCR, pembangunan fasilitas isolasi, dan peluncuran aplikasi PeduliLindungi untuk tracing, sertifikat vaksin, dan pengawasan mobilitas.

Tahun 2021

Pemerintah mulai meluncurkan dan melakukan kampanye vaksinasi massal dengan menyiapkan ratusan juta dosis vaksin. Digitalisasi juga didorong dengan sistem pendaftaran dan verifikasi vaksinasi digerakkan oleh PeduliLindungi yang berdasarkan NIK.

Aplikasi tersebut saat ini menjadi bagian dari integrasi data yang berevolusi menjadi SatuSehat untuk rekam medis terintegrasi.

Tahun 2023

Pemerintah mulai merumuskan program transformasi layanan kesehatan dengan enam pilar:
Layanan primer
Layanan rujukan
Ketahanan kesehatan
Pembiayaan
SDM Kesehatan
Teknologi & data

Selain itu, juga meluncurkan serta menerapkan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesia-Ku) untuk mencatat imunisasi dan data kesehatan anak.

Tahun 2024

Pemerintah melakukan percepatan kebijakan mewajibkan Rekam Medis Elektronik (RME) untuk fasilitas kesehatan terdaftar dan mulai memperketat peraturan pengendalian rokok, seperti menentukan kenaikan usia beli dan pembatasan iklan.

Tahun 2025

Pemerintah meluncurkan program skrining kesehatan tahunan gratis yang bisa diakses setiap ulang tahun warga, untuk mendeteksi dini tiga penyakit silent killer yaitu diabetes, hipertensi, kolesterol, hingga kesehatan jiwa, dan beberapa pemeriksaan preventif. Program ini didanai besar dan ditargetkan menjangkau puluhan juta orang pada 2025.

Selain itu, Indonesia juga menutup Kejadian Luar Biasa (KLB) polio tipe 2. Keberhasilan yang dicapai setelah kampanye imunisasi masif sejak bermulanya wabah pada 2022. WHO menyatakan Indonesia bebas KLB polio tipe 2 pada 19 November 2025.