Kanwil Kemenkum DK Jakarta Lantik PPNS, Notaris, Penyuluh Hukum, dan Warga Negara

Upacara Pelantikan Pegawai Negeri Sipil dan Notaris di Jakarta

Pada hari Jumat, 12 Desember 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar upacara pelantikan yang melibatkan berbagai profesi penting dalam sistem hukum dan pelayanan publik. Acara ini melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Notaris, Fungsional Penyuluh Hukum, serta Pewarganegaraan.

Upacara pelantikan tersebut digelar secara khidmat di Aula Kanwil Kemenkum DK Jakarta pada pukul 14.00 WIB. Kepala Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Romi Yudianto, memimpin langsung prosesi pelantikan ini. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan penegakan regulasi di Jakarta.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremoni saja, namun merupakan bagian integral dari upaya kami untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan administrasi hukum dan pelayanan di Jakarta dijalankan dengan mutu tertinggi," ujar Romi.

Secara spesifik, Kepala Kantor Wilayah menyoroti peran strategis yang diemban oleh para PPNS dan Notaris yang baru dilantik. Ia menyampaikan bahwa kedua profesi tersebut merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik dan penegakan hukum di masyarakat.

Lebih lanjut, Kakanwil secara tegas menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap kode etik. Para pejabat dan Notaris yang baru disumpah dituntut untuk menjalankan tugas mereka tanpa kompromi terhadap pelanggaran.

"Integritas adalah harga mati. Terutama bagi PPNS yang memiliki kewenangan penegakan hukum dan Notaris yang berperan vital dalam kepastian hukum pertanahan dan perjanjian. Jaga amanah ini dengan menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme," pungkasnya.

Peran Penting PPNS dan Notaris

PPNS dan Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. PPNS bertugas sebagai penyidik yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, Notaris bertugas sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk mencatat atau mencatatkan akta-akta hukum, seperti akta jual beli, akta pernikahan, dan akta pengesahan perusahaan.

Dalam konteks pelayanan publik, kedua profesi ini menjadi tulang punggung dalam memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan sistem hukum, sehingga penting bagi mereka untuk selalu menjaga kredibilitas dan profesionalisme.

Tanggung Jawab dan Komitmen

Kepala Kanwil menekankan bahwa para PPNS dan Notaris yang baru dilantik harus siap menjalani tugas-tugas berat yang akan mereka hadapi. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas keputusan hukum yang mereka keluarkan, tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada mereka.

Para pejabat dan Notaris diminta untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan tidak pernah mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Mereka juga diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberanian.

Tantangan yang Menghadang

Meski memiliki peran penting, PPNS dan Notaris juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas mereka. Tantangan ini bisa berasal dari tekanan eksternal maupun internal, termasuk kesulitan dalam memahami peraturan hukum yang kompleks, serta risiko terlibat dalam kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu, Kakanwil menekankan pentingnya pembinaan dan pelatihan berkala bagi para PPNS dan Notaris. Hal ini dilakukan agar mereka selalu update dengan perkembangan hukum dan mampu menjalankan tugas dengan optimal.

Kesimpulan

Upacara pelantikan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menjadi momen penting dalam memperkuat sistem hukum dan pelayanan publik di wilayah ibu kota. Dengan adanya pelantikan ini, diharapkan para PPNS dan Notaris yang baru dilantik mampu menjalankan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme, sehingga mampu memberikan layanan hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.