Kanwil Kemenkum Sultra Ikuti Peresmian Pos Bantuan Hukum Secara Daring

Penguatan Jaringan Bantuan Hukum di Seluruh Indonesia

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti secara daring kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan serta Pembukaan Pelatihan Peacemaker dan Paralegal yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Jawa Timur, pada Kamis 11 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam upaya memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat di berbagai wilayah.

Dalam penyelenggaraan program tersebut, Kanwil Kemenkum Jawa Timur berhasil mencatatkan capaian signifikan melalui terbentuknya 100% Pos Bantuan Hukum di 8.494 Desa/Kelurahan di Provinsi Jawa Timur. Capaian ini terwujud berkat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi serta pemerintah kabupaten/kota di wilayah setempat. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan setiap warga memiliki akses layanan hukum yang merata dan mudah diakses.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan apresiasi terhadap inovasi dan pencapaian Jawa Timur sekaligus menegaskan pentingnya pemerataan akses bantuan hukum di seluruh Indonesia. Ia menilai langkah yang dilakukan oleh Jawa Timur menjadi inspirasi bagi seluruh Kanwil untuk memperkuat jejaring bantuan hukum dan memastikan masyarakat memperoleh keadilan tanpa hambatan.

Langkah ini menjadi inspirasi bagi seluruh Kanwil untuk memperkuat jejaring bantuan hukum dan memastikan masyarakat memperoleh keadilan tanpa hambatan, ujar Topan Sopuan.

Kegiatan daring ini diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Sultra sebagai bentuk dukungan dan komitmen dalam memperluas layanan bantuan hukum serta memperkuat program pengembangan peacemaker dan paralegal di daerah. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para peacemaker dan paralegal dapat lebih siap dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih kurang mendapat perhatian.

Strategi Pengembangan Bantuan Hukum

Beberapa strategi telah diambil untuk mempercepat pengembangan bantuan hukum di berbagai wilayah. Di antaranya adalah:

• Pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa dan kelurahan, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan hukum.
• Pelatihan bagi para peacemaker dan paralegal agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk membantu masyarakat.
• Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga masyarakat untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan layanan hukum di seluruh Indonesia. Dengan adanya pos bantuan hukum yang tersebar luas, diharapkan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan.

Tantangan dan Harapan Masa Depan

Meskipun ada banyak kemajuan yang dicapai, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan bantuan hukum. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, serta kesulitan dalam menjaga kualitas layanan yang konsisten.

Namun, dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan tantangan ini bisa diatasi. Harapan besar ditujukan pada pengembangan sistem bantuan hukum yang lebih inklusif dan transparan, sehingga semua masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, bisa merasakan manfaatnya.

Kesimpulan

Pengembangan bantuan hukum di Indonesia terus berlangsung, dengan berbagai inisiatif dan program yang dirancang untuk memperluas akses layanan hukum. Keterlibatan Kantor Wilayah Kemenkum Sultra dalam acara daring ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat jejaring bantuan hukum. Dengan kolaborasi dan kerja sama yang baik, diharapkan keadilan hukum dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau lokasi tempat tinggalnya.