Kanwil Kemenkum Sultra Selaraskan Raperda Muna Barat Larangan Merokok

Proses Harmonisasi Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Sulawesi Tenggara

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tenggara menggelar harmonisasi rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Muna Barat tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada Kamis 11 Desember 2025. Acara ini berlangsung di Ruang Legal Drafter.

Proses harmonisasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa Raperda yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan agar regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menegaskan bahwa penyusunan regulasi Kawasan Tanpa Rokok merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman.

Harmonisasi menjadi proses penting untuk menjamin bahwa regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, keselarasan norma, serta dapat diimplementasikan secara efektif, ujar Topan Sopuan.

Proses harmonisasi ini melibatkan berbagai pihak terkait. Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sultra turut serta dalam rapat ini. Selain itu, hadir pula Wakil Ketua DPRD Muna Barat, Ketua Bapemperda DPRD, Anggota DPRD, serta Bagian Hukum Sekretariat DPRD Muna Barat.

Pentingnya Proses Harmonisasi dalam Penyusunan Regulasi

Harmonisasi adalah langkah krusial dalam penyusunan regulasi, terutama dalam konteks pembuatan Raperda. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti UU atau Peraturan Pemerintah (PP). Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan akan memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat diterapkan tanpa menghadapi kendala hukum.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam harmonisasi antara lain: * Keselarasan norma antar peraturan * Kejelasan tujuan dari regulasi * Keterlibatan berbagai pihak yang terkait

Selain itu, harmonisasi juga membantu dalam menghindari duplikasi atau konflik dalam regulasi. Dengan adanya proses ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan regulasi nasional.

Peran Stakeholder dalam Proses Harmonisasi

Partisipasi berbagai stakeholder sangat penting dalam proses harmonisasi. Dalam acara kali ini, hadir beberapa tokoh penting yang berperan dalam penyusunan Raperda Kawasan Tanpa Rokok. Wakil Ketua DPRD Muna Barat ikut serta dalam diskusi, sehingga dapat memberikan masukan terkait kebutuhan masyarakat dan kepentingan daerah.

Ketua Bapemperda DPRD dan anggota DPRD juga turut serta dalam rapat ini. Mereka berperan sebagai pengawas dan penasehat dalam penyusunan regulasi. Sementara itu, Bagian Hukum Sekretariat DPRD Muna Barat memberikan dukungan teknis dalam penyusunan dokumen Raperda.

Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok dapat segera disahkan dan diterapkan secara efektif di Kabupaten Muna Barat.