Kapolri Diapresiasi Atas Pengawasan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Tapi Butuh Perubahan Budaya

Peran Polri dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan dan penegakan hukum di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepanjang tahun 2025. Analis hukum dan politik, Boni Hargens, menyebutkan bahwa Polri berhasil menjalankan peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional selama satu tahun pemerintahan tersebut.

Peran Polri dinilai krusial dalam memastikan agenda pemerintahan berjalan dengan aman dan kondusif. Menurut Boni, Polri telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, menegakkan hukum berkeadilan, serta memberikan pelayanan publik yang humanis dan responsif kepada masyarakat.

Pendekatan Inovatif dalam Penegakan Hukum

Kepemimpinan Listyo Sigit menunjukkan pendekatan inovatif dalam penegakan hukum, penguatan integritas institusi, serta komitmen untuk membangun Polri yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Selama tahun 2025, Polri sukses mengamankan berbagai agenda nasional secara profesional dan terbuka. Penegakan hukum yang disiplin dan berkeadilan menjadi prioritas utama guna menjaga supremasi hukum di Indonesia.

Penguatan peran Polri dalam demokrasi hukum juga tercermin melalui pelayanan publik yang semakin humanis, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat meningkat drastis melalui transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Efektivitas penanganan perkara juga meningkat pesat dengan dukungan teknologi dan profesionalisme aparat.

Capaian Polri dalam Pengamanan Bencana

Selain itu, Polri dinilai aktif dan profesional dalam mendukung penanganan bencana di Sumatera. Jajaran Korps Bhayangkara dinilai sigap memastikan keselamatan warga serta membantu pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, mulai dari tempat tinggal hingga layanan kesehatan.

Pengamanan berbagai agenda nasional strategis juga dinilai berjalan sukses, menunjukkan koordinasi lintas instansi yang solid serta kesiapan operasional tinggi dari seluruh jajaran Polri. Hal ini menunjukkan kemampuan Polri dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif.

Tantangan dan Transformasi Budaya

Meski demikian, Boni menilai Polri masih membutuhkan transformasi budaya yang lebih mendalam pada 2026. Ia optimistis, Polri akan mengalami perubahan signifikan yang tidak hanya memperkuat kapasitas internal, tetapi juga mendukung agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.

Transformasi ini mencerminkan kerja keras, disiplin tinggi, dan komitmen reformasi diri yang kokoh dalam melaksanakan peran Polri sebagai penjaga demokrasi dan supremasi hukum. Lebih lanjut, Boni menekankan bahwa reformasi internal yang berkelanjutan dan terstruktur diharapkan menghasilkan Polri yang tidak hanya modern secara teknologi, tetapi juga memiliki perubahan mindset, budaya kerja, dan nilai organisasi yang lebih kuat.

Transparansi, akuntabilitas, serta orientasi kuat pada pelayanan publik harus menjadi DNA Polri di tahun 2026. Dengan demikian, Polri akan semakin siap menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang menjaga keamanan dan keadilan di tengah masyarakat.