Kartu KKS Tidak Dapat Dana Bansos? Ini Penyebabnya

Penyaluran Bantuan Sosial Masih Berlangsung Hingga Akhir Tahun 2025

Penyaluran bantuan sosial (bansos) masih berlangsung hingga akhir tahun 2025. Baik untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, tidak sedikit masyarakat penerima manfaat mengeluhkan jika mereka tidak mendapatkan dana bansos selama masa penyaluran tersebut walaupun telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Sebagai contoh, ada aksi seorang warga yang membakar kartu KKS atau kartu merah putih viral di media sosial. Warga tersebut meluapkan kekecewaannya karena saldo bansos di dalam kartu yang dimilikinya disebut sudah lama kosong dan tidak lagi menerima bantuan.

Dalam video yang beredar, warga itu mempertanyakan fungsi kartu KKS yang menurutnya tidak lagi berisi saldo bantuan. Fenomena ini mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat penerima manfaat yang merasa tidak mendapatkan kejelasan terkait berhentinya pencairan bantuan sosial. Bahkan, ada warga yang mengaku sudah berulang kali menanyakan persoalan tersebut ke pihak terkait, namun hanya mendapatkan jawaban “tidak tahu”.

Penyebab Utama Kekecewaan Masyarakat

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh pendamping lapangan, salah satu penyebab utama kekecewaan masyarakat adalah kurangnya informasi mengenai mekanisme penyaluran bansos melalui KKS. Banyak KPM tidak mengetahui alasan mengapa saldo bantuan di kartu mereka tiba-tiba tidak ada.

Padahal, KKS pada dasarnya merupakan media penyalur bantuan sosial dari pemerintah pusat, seperti bansos PKH dan BPNT, hingga bantuan tambahan lainnya yang bersumber dari APBN. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa KKS adalah sarana resmi yang digunakan untuk menerima bantuan sosial.

Cara Mengecek Saldo Bantuan Sosial

Banyak masyarakat belum menyadari bahwa saldonya bisa dicek melalui aplikasi resmi. Dikutip dari kanal YouTube Pendamping Sosial, setiap daerah memiliki petugas sosial, seperti pendamping PKH atau petugas di Dinas Sosial, yang memiliki akses ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

Melalui aplikasi tersebut, data KPM dapat ditelusuri, termasuk alasan bantuan sosial tidak lagi disalurkan. Namun di lapangan, keterbatasan jumlah pendamping menjadi kendala. Tidak semua desa atau kelurahan memiliki petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang memahami dan memiliki akses ke sistem tersebut.

Akibatnya, ketika warga bertanya ke perangkat desa, sering kali jawaban yang diterima hanya “tidak tahu”. Hal ini membuat masyarakat semakin kecewa dan marah. “Wajar masyarakat marah atau kecewa kalau bertanya tapi jawabannya tidak tahu terus,” ungkapnya.

Imbauan kepada Masyarakat

Masyarakat penerima KKS diimbau untuk tidak langsung menyimpulkan adanya kesalahan atau ketidakadilan, apalagi sampai melakukan aksi ekstrem. Jika saldo bansos tidak ada, warga disarankan untuk langsung mendatangi desa/kelurahan, Dinas Sosial setempat atau petugas yang memiliki akses ke SIKS-NG agar penyebabnya bisa diketahui secara jelas.

Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan masyarakat tidak lagi salah paham dan kejadian serupa tidak terulang kembali.

Langkah-Langkah yang Bisa Dilakukan

• Masyarakat harus memahami bahwa KKS adalah sarana resmi untuk menerima bansos.
• Jika tidak mendapatkan dana, segera hubungi petugas terkait.
• Pastikan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang valid.
• Jangan langsung melakukan tindakan ekstrem tanpa memahami penyebabnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masalah yang terjadi dapat segera terselesaikan dan masyarakat lebih percaya pada sistem penyaluran bansos yang ada.