JAKARTA, nurulamin.proSektor properti Indonesia diproyeksikan akan mengalami fase eskalasi yang signifikan pada tahun 2026, sebuah fenomena yang diyakini akan melampaui capaian performa pada tahun 2025.
Optimisme ini didasarkan pada analisis fundamental mengenai pergeseran paradigma kebijakan moneter dan fiskal yang secara sinergis mendorong daya beli masyarakat ke titik kulminasi baru.
Managing Director Ciputra Group, Budiarsa Sastrawinata, menegaskan bahwa indikator makroekonomi saat ini menunjukkan sinyal positif yang sangat kuat, di mana intervensi pemerintah dalam menstimulasi likuiditas menjadi katalisator utama bagi kebangkitan pasar hunian nasional.
"Selama ini, fokus pembangunan telah ditekankan pada sisi penawaran (supply-side), namun memasuki tahun 2026, pergeseran fokus menuju penguatan sisi permintaan (demand-side) diprediksi akan menciptakan keseimbangan pasar yang sangat menguntungkan bagi industri real estat," tutur Budiarsa kepada nurulamin.pro, Senin (12/1/2026).
Salah satu faktor determinan yang menjadi tulang punggung proyeksi ini adalah langkah strategis pemerintah dalam menambah jumlah uang beredar di masyarakat.
Kebijakan ini diimplementasikan melalui penempatan dana pemerintah pada perbankan nasional yang mencapai angka estimasi agregat dari Rp 201 triliun melalui instrumen penempatan dana rutin dan skema penguatan likuiditas perbankan untuk penyaluran kredit.
Sebelumnya Pemerintah telah menarik Rp 75 triliun untuk dibelanjakan kembali guna mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah sebelumnya menempatkan dana Rp 276 triliun yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD).
Rinciannya, masing-masing Bank Mandiri, BRI, dan BNI memperoleh Rp 80 triliun, BTN Rp 25 triliun, BSI Rp 10 triliun, serta Bank DKI Rp 1 triliun.
Fleksibilitas Finansial
Menurut Budiarsa, tingginya angka penempatan dana ini bertujuan untuk menurunkan biaya dana (cost of fund) perbankan, yang secara linear akan berdampak pada penurunan suku bunga kredit, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Dampak langsung bagi masyarakat adalah meningkatnya keterjangkauan cicilan bulanan, sehingga kelompok masyarakat berpenghasilan menengah memiliki fleksibilitas finansial yang lebih besar untuk memasuki pasar properti sebagai pembeli pertama maupun investor.
Secara teknis, peningkatan likuiditas ini juga didukung oleh serangkaian regulasi progresif yang dirancang untuk mereduksi hambatan masuk bagi calon pembeli rumah.
Pemerintah telah memperpanjang insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk rumah dengan harga tertentu, yang secara efektif memotong harga jual final secara signifikan.
Selain itu, kebijakan pelonggaran Loan to Value (LTV) yang memungkinkan uang muka atau Down Payment (DP) sebesar 0 persen masih menjadi instrumen andalan untuk menarik minat generasi milenial dan Gen Z.
Regulasi ini diperkuat dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang pagunya terus ditingkatkan menjadi Rp 37,1 triliun untuk 350.000 rumah guna menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, memastikan bahwa pertumbuhan properti tahun 2026 bersifat inklusif dan tidak hanya terkonsentrasi pada segmen mewah.
"Dampak dari kebijakan moneter ini menciptakan multiplier effect yang masif bagi perekonomian nasional," tambah Budiarsa.
Dengan meroketnya sektor properti, lebih dari 185 industri turunan, mulai dari semen, baja, cat, hingga furnitur dan jasa konstruksi, ikut terakselerasi.
Kepastian Investasi
Budiarsa menekankan, peningkatan daya beli masyarakat yang dipicu oleh penempatan dana pemerintah di perbankan juga menciptakan kepercayaan diri konsumen (consumer confidence) yang berada pada level tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Hal ini memberikan kepastian bagi pengembang besar seperti Ciputra Group untuk melakukan ekspansi agresif.
Ciputra sendiri telah menjadwalkan peluncuran sejumlah proyek baru (greenfield projects) di sejumlah kawasan, termasuk proyer bersama dengan investor asing di Sentul City, Jawa Barat, serta perluasan proyek-proyek yang sudah berjalan (brownfield expansions) di berbagai lokasi strategis guna menangkap limpahan permintaan tersebut.
Jadi, kata Budiarsa, Indonesia saat ini tengah memasuki siklus "goldilocks" properti, di mana pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, dan dukungan kebijakan pemerintah berada pada titik optimal.
Penempatan dana pemerintah di perbankan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah energi penggerak yang meresap ke dalam sektor riil melalui transmisi perbankan yang lebih ekspansif.
"Dengan sinergi antara regulasi yang pro-pertumbuhan dan insentif fiskal yang komprehensif, sektor properti pada tahun 2026 dipastikan tidak hanya sekadar bertahan, melainkan akan menjadi lokomotif utama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menjadikan tahun ini sebagai tonggak sejarah baru bagi kebangkitan properti nasional," pungkas Budiarsa.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar