Gubernur Jawa Barat Minta Rekonsiliasi Setelah Video Intimidasi Viral
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah memanggil Holis Muhlisin ke Lembur Pakuan setelah video intimidasi yang dilakukan oleh keluarga kepala desa di Garut terhadap pedagang telur tersebut viral. Peristiwa ini menarik perhatian pemerintah dan masyarakat luas, sehingga menjadi isu penting yang harus segera diselesaikan.
Holis, yang kini bersiap untuk memaparkan fakta terkait kondisi infrastruktur desanya langsung di hadapan Gubernur, mengungkapkan bahwa dirinya sempat mengalami tindakan tidak menyenangkan dari empat anggota keluarga kepala desa. Tindakan itu terjadi karena ia kerap mengunggah video kondisi jalan rusak di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Dalam video yang diunggahnya, Holis terlihat dimaki-maki oleh istri, anak, menantu, serta keponakan kepala desa. Bahkan, ia mengaku mendapatkan cekikan di leher dan pukulan di punggungnya. Ia menjelaskan bahwa kejadian ini berlangsung pada 27 Oktober 2025, namun video tersebut baru ia unggah pada 31 Desember 2025.
Video tersebut viral hingga ditonton lebih dari satu juta netizen di akun Facebook miliknya. Banyak warganet memberikan dukungan kepada Holis dan menyayangkan adanya intimidasi tersebut. Video ini juga menjadi bahan pembicaraan di media sosial dan menjadi sorotan publik.
Kritik Terhadap Pembangunan yang Belum Berkeadilan
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons video viral ini dengan menegaskan bahwa pemerintah desa hingga kabupaten tidak boleh melakukan tindakan intimidatif terhadap warga yang kritis. Ia meminta agar segera dilakukan rekonsiliasi serta perbaikan jalan di wilayah Cisewu.
Dedi Mulyadi menyampaikan pesannya melalui unggahan Instagram pribadinya, Sabtu (3/1/2026) malam. Ia menekankan bahwa dalam dunia yang sudah serba terbuka, tidak boleh ada tindakan intimidasi atau pengancaman terhadap warga yang menyampaikan kritik terhadap pembangunan yang belum berkeadilan.
"Jangan pernah melakukan intimidasi (atau) pengancaman," ujarnya. "Kita ini aparat, kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan harus kita terima dengan lapang dada."
Ia juga berharap peristiwa di Kecamatan Cisewu tidak kembali terjadi di kemudian hari. Ia memerintahkan pemerintah di Cisewu dan Bupati Garut agar melakukan rekonsiliasi dan perbaikan pembangunan.
Holis Mengaku Dipolisikan
Selain mengalami intimidasi, Holis juga mengaku dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah konfirmasi ke Polsek dan betul bahwa dirinya dilaporkan oleh keluarga kepala desa.
Namun, hingga kini laporan tersebut belum menunjukkan perkembangan yang jelas. Holis mengaku belum pernah dipanggil maupun dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Menurutnya, kata polisi akan diadakan musyawarah, tetapi sampai sekarang belum terjadi.
Kronologi Diintimidasi Gara-gara Posting Jalan Rusak
Holis mengungkapkan bahwa ia menjadi korban intimidasi oleh sejumlah keluarga kepala desa gara-gara kerap mengunggah kondisi jalan rusak di Desa Panggalih. Kejadian ini berawal saat dirinya hendak bertemu dengan seseorang di wilayah desanya untuk membicarakan urusan akun Facebook.
Namun, pertemuan tersebut ternyata dilakukan di halaman rumah sang kepala desa yakni di Kampung Pasircamat. Ia mengatakan bahwa urusan dengan teman soal akun Facebook palsu sudah selesai, tetapi tiba-tiba ada beberapa keluarga kepala desa yang mengintimidasi dirinya.
Intimidasi itu dilakukan oleh empat orang: istri, anak, menantu, dan keponakan kepala desa. Holis mengaku sempat mendapatkan kekerasan berupa cekikan di leher dan pukulan di punggungnya.

Harapan untuk Kemajuan Desa
Holis menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk kemajuan desa dan masyarakat desa. Ia ingin agar kondisi jalan yang rusak segera diperbaiki, karena sering menyulitkan aktivitas dagangnya dan berisiko merusak kendaraan.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Oktober, ia sempat dipanggil oleh Badan Bermusyawatan Desa (BPD) Panggalih untuk mengklarifikasi unggahannya di Facebook soal jalan rusak. Dalam pertemuan tersebut, BPD mengingatkan dirinya agar mengkritik secara santun dengan tidak menyebutkan nama desa.
Sebagai warga yang peduli, Holis berharap agar pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah infrastruktur dan menghentikan tindakan intimidatif terhadap warga yang kritis. Ia percaya bahwa kebebasan berekspresi dan kritik adalah hak dasar yang harus dihormati.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar