Kejagung Selidiki Kasus Korupsi Izin Tambang di Konawe Utara

Penyidikan Kasus Korupsi Tambang di Konawe Utara Dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung

Jakarta, nurulamin.pro – Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sedang melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang terkait dengan pemberian izin tambang di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kasus ini diduga melibatkan mantan Bupati setempat.

Anang menjelaskan bahwa penyidikan dimulai sekitar bulan Agustus dan September 2025. Ia menuturkan bahwa modus yang digunakan adalah pemberian izin kepada beberapa perusahaan untuk pembukaan tambang di wilayah hutan lindung, bekerja sama dengan instansi terkait.

"Modusnya itu memberikan izin kepada beberapa perusahaan untuk pembukaan tambang, memasuki wilayah hutan lindung yang bekerja sama dengan instansi terkait," ujar Anang.

Menurut Anang, penyidik Kejagung telah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan penggeledahan di Konawe Utara dan Jakarta. Saat ini, proses penyidikan berada dalam tahap penghitungan kerugian negara.

"Sudah pernah beberapa saksi diperiksa, dan saat ini kalau tidak salah dalam tahap penghitungan kerugian negara," jelas Anang.

Penyidikan Dihentikan oleh KPK

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin tambang di Konawe Utara sempat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, penyidikan tersebut baru-baru ini dihentikan oleh lembaga antirasuah tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa KPK menghentikan penyidikan kasus yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, karena kurangnya alat bukti.

"Benar, KPK telah menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan, red.) dalam perkara tersebut," kata Budi.

Ia menambahkan bahwa setelah dilakukan pendalaman pada tahap penyidikan, tidak ditemukan kecukupan bukti, sehingga KPK menerbitkan SP3 untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait.

Dugaan Kerugian Negara yang Besar

Sebelumnya, KPK menetapkan Aswad Sulaiman selaku Penjabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan Bupati Konawe Utara periode 2011-2016 sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pemberian izin kuasa pertambangan dan IUP pada 4 Oktober 2017.

KPK menduga bahwa Aswad Sulaiman melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,7 triliun dari penjualan hasil produksi nikel.

Proses Hukum yang Berlanjut

Meskipun KPK menghentikan penyidikan kasus tersebut, Kejaksaan Agung kini melanjutkan penyidikan terhadap kasus serupa. Hal ini menunjukkan bahwa masalah korupsi dalam pemberian izin tambang masih menjadi fokus utama bagi lembaga penegak hukum.

Proses penyidikan ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta menjaga transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah Konawe Utara.

Dengan adanya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan KPK, diharapkan dapat memperkuat sistem anti-korupsi di Indonesia, khususnya dalam sektor pertambangan yang memiliki potensi besar untuk disalahgunakan.