Kementerian ATR/BPN Perkuat Transformasi Layanan Pertanahan dan Tata Ruang

Evaluasi Implementasi SAKIP Kementerian ATR/BPN 2025

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan kegiatan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian ATR/BPN 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 11 Desember 2025, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan pertanahan dan tata ruang di Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan bahwa dalam proses transformasi Kementerian ATR/BPN, berbagai dokumen terkait transformasi pelayanan sedang disusun. Hal ini mencakup regulasi penataan organisasi dan kebijakan, penyusunan kembali proses bisnis, serta penguatan akuntabilitas pengawasan.

Tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN memerlukan manajemen yang kuat. Kami menyusun berbagai dokumen yang berkaitan dengan transformasi pelayanan, mulai dari regulasi hingga proses bisnis, ujarnya.

Langkah-langkah ini sejalan dengan arahan Menteri ATR/Kepala BPN untuk terus melakukan perbaikan dan transformasi seiring perkembangan zaman. Salah satu fokus utama adalah pengembangan peraturan terkait manajemen risiko dan sumber daya manusia.

Kami tengah mendorong peraturan terkait manajemen risiko dan sumber daya manusia. Ini kita dorong untuk mencapai output utama layanan menjadi kunci perubahan di Kementerian ATR/BPN, tambah Sekjen ATR/BPN.

Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Kamaruddin, menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP bertujuan untuk menilai sejauh mana progres Kementerian ATR/BPN dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja.

Pada penilaian SAKIP Kementerian ATR/BPN 2023, kami mendapat tingkat akuntabilitas kinerja B (Baik). Lalu, pada 2024 menjadi BB (Sangat Baik). Itu tandanya ada peningkatan nilai selama pendampingan dan asistensi, jelas Kamaruddin.

Dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2024, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menjalankan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian PANRB.

Salah satu catatan dalam evaluasi SAKIP 2024 itu terkait tujuan dan sasaran strategis yang harus lebih berorientasi pada outcome. Kami sudah menindaklanjuti pada rencana strategis (Renstra) Kementerian ATR/BPN tahun 2025-2029 hingga sampai pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), ujarnya.

Kegiatan evaluasi ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Kementerian ATR/BPN. Turut hadir juga sejumlah jajaran Kementerian PANRB selaku evaluator, pembina, dan regulator utama dalam implementasi SAKIP untuk instansi pemerintahan.

Proses Transformasi dan Penyempurnaan SAKIP

Transformasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN tidak hanya terbatas pada perbaikan sistem administratif, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas SDM dan peningkatan transparansi dalam pelayanan publik. Berbagai langkah telah diambil untuk memastikan bahwa setiap unit kerja dapat memberikan layanan yang lebih efisien dan akuntabel.

Beberapa hal yang menjadi fokus dalam proses transformasi antara lain:

• Penyusunan regulasi dan kebijakan baru: Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang muncul di era digital.
• Revisi proses bisnis: Memastikan bahwa semua prosedur pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
• Penguatan akuntabilitas: Melibatkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kinerja yang optimal.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga aktif dalam kolaborasi dengan lembaga lain seperti Kementerian PANRB untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program yang diterapkan memiliki dasar yang kuat dan dapat diukur.

Tantangan dan Peluang di Masa Depan

Meski telah mencapai peningkatan signifikan dalam penilaian SAKIP, Kementerian ATR/BPN masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang tercapai. Untuk itu, perlu adanya evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan secara dinamis.

Namun, peluang untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sangat besar. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, Kementerian ATR/BPN dapat menjadi contoh dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang baik dan berkelanjutan.