Indonesia di Pusat Bencana: Perlu Kementerian Khusus?
Indonesia berada di atas Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik, yang membuatnya rentan terhadap berbagai fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Secara geografis, negara ini berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besarLempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifikyang menjadikannya salah satu negara dengan aktivitas geologi paling intensif di dunia.
Posisi di Ring of Fire menjadikan Indonesia sebagai negara yang secara alamiah hidup berdampingan dengan bencana. Risiko bencana yang menyertai tidak dapat diabaikan, sehingga muncul usulan dari DPR RI bahwa Kementerian Bencana perlu dibentuk.
Usulan Pembentukan Kementerian Bencana
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai Indonesia perlu struktur kelembagaan yang lebih kuat dibanding sekadar badan non-kementerian seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurutnya, jika melihat Indonesia sebagai negeri seribu bencana, seharusnya ada Menteri Bencana. "Kalau lihat Indonesia itu negeri seribu bencana, harusnya ada Menteri Bencana. Seperti BNPB itu, bisa dijadikan Kementerian Bencana, jadi penanganannya lebih cepat, responnya juga, dan terus bisa sampai ke tingkat daerah," ujarnya.
Kementerian bencana menjadi lembaga teknis yang dapat bekerja lebih efektif karena memiliki struktur hingga unit-unit dinas di daerah. Trubus menilai bahwa kementerian khusus bencana akan dapat bekerja lebih teknis dan operasional, karena memiliki struktur hingga unit-unit dinas di daerah.
Penggabungan Lembaga Teknis Terkait
Trubus juga mengusulkan agar lembaga-lembaga teknis terkait, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Informasi Geospasial (BIG), digabungkan di bawah satu kementerian agar koordinasi lebih efektif. Menurutnya, selama ini terlalu banyak badan yang tersebar sehingga memperlambat alur komando penanganan bencana. "Kalau menurut saya itu nanti bisa digabungkan seperti BNPB, BMKG, dan Geospasial, nanti dijadikan aja itu dalam satu kementerian, di bawah koordinasi Menteri Bencana."
Selain BNPB dan BMKG, Trubus menyebut unit lain seperti lembaga geologi dan lembaga pemantau bencana hidrometeorologi juga dapat dilebur ke kementerian tersebut. Hal ini penting, karena jenis bencana di Indonesia sangat beragam dan membutuhkan sistem pemantauan yang terpadu. "Ada bencana banjir, gunung meletus, tanah longsor, siklon, tsunami, rob, semuanya butuh penanganan cepat. Kalau lembaganya terintegrasi, respons akan jauh lebih efektif."
Alasan Penguatan Anggaran
Utut Adianto, Ketua Komisi I DPR RI, juga menyoroti masalah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk penanganan bencana yang tidak kuat. Di lokasi daerah pemilihan (dapil)-nya, di Jawa Tengah VII termasuk Banjarnegara, Utut menyampaikan bahwa luluh lantak dihantam bencana. "Di Jateng, di dapil kami di Banjarnegara, dapil saya yang wafat (akibat bencana) 17, yang belum ketemu 11," ujar Utut.
Dia mengatakan, masalah APBN yang tidak kuat dalam menghadapi masalah bencana adalah alasan mengapa ada banyak korban bencana. "Karena kalau angkanya sekarang ini, APBN jelas enggak kuat. Karena APBN itu konsepnya belanja, bukan menabung. Sementara ini kan hanya keluar pada saat keluar."
Kritik terhadap Koordinasi dan Eksekusi
Trubus turut menyinggung lambannya koordinasi dalam struktur kabinet saat ini, terutama di bawah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), yang membawahi BNPB dan BMKG. "Kementerian PMK ini sepertinya kurang gercep. Pak Menko juga kayaknya nggak mampu di situ. Ada bencana, tapi koordinasi tidak berjalan. Mensos juga harusnya terdepan untuk penanganan bantuan, tapi justru lambat," kritiknya.
Ia juga menyoroti kebijakan Kementerian Sosial yang mewajibkan pelaporan tertentu untuk penyaluran bantuan. Trubus menyebut kebijakan itu sebagai indikator lemahnya mekanisme penanganan bencana di Indonesia. "Kalau mau bantu kok harus lapor dulu. Itu karena ketidakmampuan mengelola bencana secara komprehensif."
Urgensi Kementerian Bencana
Trubus mengingatkan bahwa Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dan rawan bencana besar setiap tahun. Karena urgensi yang tinggi, ia menilai Kementerian Bencana jauh lebih dibutuhkan dibanding kementerian lain yang tidak terlalu strategis. "Kalau kita ngomongin Kementerian Haji dan Umrah saja bisa dibentuk, kenapa Kementerian Bencana tidak? Padahal kita ini ada di lingkaran api, sangat rawan," tegasnya.
Gagasan Berulang Kali Disampaikan
Menurut ahli klimatologi dan perubahan iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, pihaknya sudah berkali-kali memberikan rekomendasi dan mengingatkan pemerintah mengenai bencana serius. Dia bilang, bencana hidrometeorologi ekstrem terutama yang dipicu siklon tropis kini terjadi semakin sering dan membawa dampak destruktif yang jauh lebih besar dibandingkan satu dekade terakhir.
Erma mengatakan semakin kesini, potensi terbentuknya badai siklon tropis terus meningkat, dan tumbuh cepat terutama pada kawasan tropis Indonesia. "BRIN sudah sangat concern. Sejak kejadian-kejadian besar sebelumnya, saya selalu bilang bahwa badai siklon tropis ini ancaman baru yang harus diseriusi," kata Erma.
Tak hanya BRIN, dalam Pilpres 2019 masalah penanggulangan bencana juga fokus dan intens dibicarakan. Kala itu, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan pembentukan kementerian khusus bencana. "Pak Prabowo ingin mendorong kementerian khusus terkait kebencanaan. Ada contohnya di beberapa negara, seperti Rusia. Itu diharapkan," ujar Dahnil.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar