Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mempertimbangkan kemungkinan mengalihkan sebagian alokasi subsidi LPG 3 kilogram (3 Kg) untuk mendukung pemanfaatan dimetil eter (DME) sebagai bahan bakar substitusi.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan perhitungan ulang terhadap harga pokok penjualan (HPP) DME agar bisa dipasarkan dengan harga yang kompetitif bagi konsumen. Ia menegaskan bahwa jika diperlukan skema subsidi, dukungan anggaran tersebut akan berasal dari efisiensi dan pengalihan sebagian subsidi LPG 3 Kg yang ada saat ini.
Kita sedang memperhitungkan berapa HPP untuk DME. Jika memang ada subsidi, itu juga merupakan pengalihan subsidi untuk LPG yang ada saat ini, ujar Yuliot di kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/12/2025).
Yuliot menambahkan bahwa langkah ini menjadi salah satu opsi pemerintah untuk menekan ketergantungan impor LPG sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri, termasuk batubara, melalui program hilirisasi menjadi DME.
Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tengah merampungkan kajian kelayakan proyek gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME). Senior Director Oil, Gas, Petrochemical BPI Danantara Wiko Migantoro mengungkapkan bahwa lembaganya berupaya memastikan proyek tersebut dapat berjalan secara ekonomis dan layak dikembangkan pada skala besar.
Kajian investasi DME turut dibahas bersama Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi untuk mencari pola distribusi dan skema komersialisasi yang menarik. Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah agar harga DME nantinya dapat bersaing dengan LPG yang selama ini menjadi rujukan keterjangkauan masyarakat.
Diperlukan banyak dukungan dari pemerintah ya, agar kelak harga dari DME ini bisa lebih kurang sama dengan LPG yang sekarang, ujar Wiko di Jakarta, Rabu (10/12).
Ia menambahkan bahwa kemampuan bayar masyarakat menjadi salah satu faktor krusial dalam penentuan keekonomian proyek. Wiko juga menegaskan pembahasan terkait skema subsidi masih berlangsung. Menurutnya, DME kemungkinan tetap membutuhkan dukungan subsidi, sebagaimana LPG yang saat ini juga disubsidi pemerintah.
Adapun untuk pengembangan proyek, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dipastikan akan menggarap salah satu fasilitas produksi DME berbasis batubara. Danantara Investment Management akan terlibat pada pengelolaan sisi hulu, sementara PT Pertamina (Persero) direncanakan menjadi penyalur DME ke masyarakat.
Ya, mereka di upstream-nya, termasuk Danantara Investment Management di situ, itu juga akan diajak untuk partisipasi. Dan channel distribution-nya masih sama rencananya dengan yang sekarang ini, di penyaluran LPG, yaitu Pertamina, tandas Wiko.
Langkah Strategis untuk Mengurangi Ketergantungan Impor
Penggunaan DME sebagai alternatif LPG memiliki potensi besar dalam mengurangi ketergantungan impor energi. Selain itu, proyek ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dalam negeri, khususnya batubara.
Beberapa keuntungan utama dari DME antara lain:
Ramah lingkungan: DME memiliki emisi yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil lainnya.
Efisiensi biaya: Dengan penggunaan batubara lokal, biaya produksi dapat diminimalkan.
Stabilitas pasokan*: DME dapat diproduksi dalam jumlah besar dan stabil, sehingga mengurangi risiko ketersediaan bahan bakar.
Tantangan dan Tindakan Lanjutan
Meski prospek DME terlihat menjanjikan, beberapa tantangan masih harus dihadapi. Salah satunya adalah memastikan bahwa harga DME tetap kompetitif dengan LPG yang sudah umum digunakan oleh masyarakat. Selain itu, infrastruktur distribusi juga perlu dioptimalkan agar DME dapat tersalurkan dengan baik.
Untuk itu, pemerintah dan pelaku usaha terus bekerja sama dalam merancang skema subsidi yang tepat dan menjamin keberlanjutan proyek. Dengan kolaborasi yang kuat, DME diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar