Kepala Bidang Bea Cukai Batam Dikaitkan dengan Banyak Perjalanan ke Luar Negeri
Kasus yang melibatkan Kepala Bidang Penegakan dan Penyidikan Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam, Muhtadi, kini menjadi perhatian publik. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa ia sering berkunjung ke luar negeri melalui Pelabuhan Internasional Harbour Bay di Kecamatan Batuampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Berdasarkan informasi yang tersebar, Muhtadi diketahui telah melakukan perjalanan keluar masuk melalui pelabuhan tersebut sebanyak 52 kali sejak tahun 2022 hingga 2025. Tujuan kunjungannya mencakup negara-negara seperti Singapura, Australia, dan beberapa negara lainnya.
Menanggapi isu tersebut, Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Zaky Firmansyah, melalui Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Evi Oktavia, memberikan penjelasan. Ia mengakui bahwa dalam tiga bulan terakhir hingga tahun 2025, Kabid P2 Bea Cukai Batam sering mengunjungi sejumlah negara. Namun, ia menegaskan bahwa kunjungan itu terkait urusan kerja.
"Setahu saya Kabid P2 ke luar negeri yaitu Singapura dan Negara tetangga lainnya. Berkunjung karena adanya urusan kerja seperti, adanya kerja sama antara customs kedua negara seperti, agenda patroli bersama antarnegara," jelas Evi saat dihubungi melalui telepon Jumat (2/1/2026).
Evi menambahkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Bea Cukai Batam kerap mengadakan kerja sama patroli laut, baik dengan negara Singapura maupun Malaysia. Ia membantah jika Kabid P2 Bea Cukai Batam itu kunjungan kerja keluar negeri untuk urusan pekerjaan lebih dari 50 kali.
"Kalau untuk urusan kerja kunjungan ke luar negeri, saya pastikan itu tidak benar atau hoaks. Kalau urusan kunker, saya pasti mengetahui. Tetapi urusan pribadi bukan ranah saya," jelasnya.
Presiden Prabowo Soal Pejabat Keluar Negeri
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyinggung soal efisiensi anggaran di kementerian/lembaga. Dia mengatakan, agar perjalanan dinas ke luar negeri dikurangi. "Enggak usah ke luar negeri, lima tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu," kata Prabowo dalam Pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025), seperti ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo menyatakan bahwa perjalanan dinas luar negeri diperlukan apabila memang ada tugas mendesak dari negara. Menurut dia, jika ingin ke luar negeri tetapi bukan untuk urusan negara, maka harus menggunakan uang pribadi.
"Tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, pakai uang sendiri," ujar Prabowo Subianto.
Hal serupa kembali ia sampaikan depan kepala daerah se-Papua di Istana, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Prabowo meminta para kepala daerah tidak bepergian ke luar negeri dengan menggunakan dana otonomi khusus (otsus). Pegasan ini ia sampaikan untuk membahas percepatan pembangunan Papua.
"Saya minta benar-benar pada Gubernur dan para bupati tanggung jawab ya. Bupati dan Gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus, bisa?" tanya Prabowo, kepada kepala daerah se-Papua.
Menurut Prabowo, masyarakat Indonesia kini sudah pintar. Rakyat bisa langsung memantau kepala daerahnya lewat media sosial. "Ini sekarang ini rakyatmu itu sudah pintar-pintar, semua punya gadget," tutur dia.
Prabowo juga mendorong Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengawasi kepala daerah. Saat Buka Rapat di Istana Kepala Negara, ia berpesan agar seluruh kepala daerah yang hadir dalam rapat di Istana tidak terlalu lama meninggalkan daerahnya.
Prabowo juga berjanji akan membantu pelaksanaan program di Papua. "Nanti Mendagri awasi ya. Jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu, komite membantu, para menteri siap, program-program pusat pun akan kita turunkan ke saudara-saudara," tutur dia.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar