Kesiapan ESDM untuk Ketahanan Energi dan Peran Generasi Muda

Forum Strategis untuk Membangun Pemahaman tentang Energi Nasional

Rembuk Energi & Hilirisasi 2025 diselenggarakan oleh Satgas Hilirisasi Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Republika dan Inisiatif Daulat Energi (IDE). Acara ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman publik, khususnya generasi muda, mengenai arah kebijakan energi nasional serta agenda hilirisasi sumber daya alam. Forum ini menjadi wadah penting dalam membahas berbagai isu terkait ketahanan energi, struktur energi primer Indonesia, dan kesiapan talenta muda dalam memenuhi kebutuhan industri energi di masa depan.

Peran Hilirisasi dalam Ketahanan Energi

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa hilirisasi adalah langkah penting untuk mengoreksi pola lama yang selama ini dilakukan oleh Indonesia. Di mana sebelumnya, negara ini hanya mengekspor bahan mentah dan membeli kembali produk bernilai tinggi dari luar negeri. Saat ini, tantangan besar yang dihadapi adalah konsumsi minyak nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 580–600 ribu barel per hari. Hal ini membuat Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

“Ketahanan energi tergantung pada kemampuan mengurangi impor dan memperkuat suplai domestik. Untuk itu, teknologi enhanced oil recovery dan pembukaan 75 WK Migas sangat krusial agar produksi dapat terus ditingkatkan,” ujar Laode.

Agenda RUPTL 2025–2034

Dalam konteks kebijakan energi, RUPTL 2025–2034 telah menetapkan beberapa target utama. Antara lain, penambahan 69,5 GW pembangkit listrik, elektrifikasi 215 ribu rumah tangga pada 2025, serta percepatan adopsi EBT, biodiesel B40 menuju B50, dan pengembangan bioetanol.

Struktur Energi Primer Indonesia

Dari perspektif ekonomi energi, Wiko Migantoro, Senior Director of Oil, Gas & Petrochemical Danantara Asset Management, menjelaskan bahwa struktur energi primer Indonesia masih bergantung pada impor. Konsumsi energi primer berbasis fosil mencapai 1,7 juta barel per hari, sedangkan kapasitas kilang nasional hanya sebesar 1,1 juta barel per hari. Hal ini menyebabkan Indonesia masih membutuhkan impor crude maupun produk BBM.

Untuk LPG, konsumsi nasional mencapai 8 juta metrik ton, yang sebagian besar juga masih diimpor. Menurutnya, hilirisasi energi primer dapat menjadi solusi struktural untuk mengurangi ketergantungan impor melalui optimalisasi solar oversupply akibat program B40, pengembangan ekosistem etanol sebagai pencampur gasoline, serta pemanfaatan DMA sebagai alternatif LPG.

“Rantai nilai energi masa depan menghadirkan peluang inovasi yang besar. Hilirisasi bukan hanya soal pabrik dan kilang, tetapi ekosistem teknologi dan ekonomi hijau yang bisa diisi talenta muda kita,” ucap Wiko.

Dampak Hilirisasi terhadap Ekonomi Lokal

Dari sisi keterlibatan industri negara, Tedi Baratha, Wakil BP BUMN, menekankan bahwa hilirisasi telah menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut sejumlah daerah berbasis hilirisasi mencatat pertumbuhan PDRB hingga di atas 10–30 persen, menunjukkan dampak langsung industrialisasi terhadap ekonomi lokal.

Menurutnya, sektor hilirisasi tidak hanya menyerap tenaga kerja teknis tetapi juga melahirkan peluang besar di ekosistem pendukung seperti logistik, jasa, catering, dan berbagai lini usaha UMKM. “Ini kesempatan emas. Hilirisasi adalah sektor yang membuka banyak pintu karier dan peluang wirausaha bagi generasi muda. Kekayaan mineral kita adalah anugerah yang harus dikelola hari ini agar ekonomi tetap tumbuh ketika sumber daya ini habis,” ujar Tedi.

Investasi Jangka Panjang untuk Hilirisasi

Pemerintah juga menempatkan hilirisasi sebagai investasi jangka panjang. Dirjen Migas menegaskan bahwa sebanyak 18 dokumen pra-studi kelayakan proyek hilirisasi dengan nilai investasi Rp 618,13 triliun telah diselesaikan dan diserahkan untuk dikonsolidasikan lebih lanjut melalui Danantara guna menentukan prioritas implementasi.

Agenda tersebut mencakup penguatan rantai pasok energi, pemrosesan mineral strategis, serta pengembangan industri berbasis EBT yang menjadi fondasi daya saing Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan. Kebijakan ini sejalan dengan target pemerintah yang mendorong 76% tambahan kapasitas kelistrikan dari EBT, serta meningkatkan investasi dan green jobs dalam dekade mendatang.