Ketika Wakil Wali Kota Jadi Tersangka: Kehancuran Kekuasaan

Peran Jabatan dalam Kepemimpinan Lokal

Seorang Wakil Wali Kota, yang beberapa bulan lalu disambut dengan karangan bunga dan pidato optimisme, kini menjadi tersangka. Tidak ada sirene atau borgol di layar televisi, tetapi dampaknya terasa sampai ke ruang-ruang batin warga kota. Ada yang terdiam, ada yang marah, ada pula yang hanya menghela napasseolah berkata, lagi-lagi begitu. Dalam politik lokal, kabar semacam ini bukan sekadar peristiwa hukum. Ia adalah peristiwa psikologis. Kota yang berharap pada kepemimpinan baru tiba-tiba harus berhadapan dengan kenyataan pahit: kekuasaan kembali diuji, dan hasilnya mengecewakan.

Wakil Wali Kota bukan figur sembarangan. Ia simbol. Ia wajah negara di tingkat paling dekat dengan warga. Ketika simbol itu retak, publik bertanya: apa yang sebenarnya sedang kita bangun selama ini?

Jabatan Publik dan Godaan Kuasa

Jabatan publik sering dipersepsikan sebagai puncak prestasi politik. Ia diraih lewat kontestasi, legitimasi suara rakyat, dan janji pengabdian. Namun justru di titik itulah godaan paling besar bekerja. Jabatan memberi akses, memberi kuasa, memberi peluang. Dan tidak semua orang sanggup menahan diri.

Dalam kasus ini, status tersangka melekat bukan pada warga biasa, tetapi pada pejabat tinggi daerah. Seorang wakil wali kota yang semestinya menjadi pengimbang, penopang etika, dan penyeimbang kekuasaan justru terseret pusaran hukum. Jabatan yang seharusnya menjadi alat pengabdian berubah menjadi beban institusional.

Di sinilah jabatan kehilangan makna simboliknya. Ia tidak lagi menjadi sarana pelayanan, melainkan sumber kecurigaan.

Kekuasaan dan Transaksi

Kekuasaan selalu bekerja diam-diam. Ia tidak selalu datang dengan wajah bengis, tetapi sering menyamar sebagai kewajaran: menitipkan, mengarahkan, mempengaruhi. Dalam birokrasi yang longgar, kuasa mudah berubah menjadi transaksi.

Seorang wakil wali kota memiliki akses yang luas: ke pejabat, ke proyek, ke pengambilan keputusan. Ketika akses itu tidak dijaga oleh pagar etika, maka ia menjadi pintu masuk penyimpangan. Di situlah korupsi tidak selalu hadir sebagai amplop tebal, tetapi sebagai relasi kuasa yang dimanfaatkan.

Yang membuat publik marah bukan semata dugaan perbuatannya, tetapi kenyataan bahwa kekuasaan kembali dipraktikkan tanpa rasa malu.

Marwah dan Kepercayaan

Marwah adalah kata lama yang maknanya dalam. Ia bukan hanya soal nama baik, tetapi soal kehormatan yang dijaga dengan kesadaran moral. Dalam jabatan publik, marwah bukan milik pribadi. Ia milik institusi, milik rakyat, milik kota.

Ketika Wakil Wali Kota menjadi tersangka, marwah kekuasaan itu roboh. Tidak runtuh perlahan, tetapi ambruk seketika. Bukan karena vonis, melainkan karena kepercayaan yang patah. Publik tahu, proses hukum harus berjalan. Tetapi publik juga tahu, ada batas etika yang telah dilampaui.

Marwah tidak menunggu putusan pengadilan. Ia hidup di ruang kepercayaan. Dan ruang itu kini bocor.

Hukum dan Etika Publik

Hukum pidana bekerja dengan waktu dan prosedur. Ia mengenal asas praduga tak bersalah. Ia menuntut pembuktian. Semua itu harus dihormati. Tetapi negara tidak hanya berdiri di atas hukum pidana. Ia juga berdiri di atas etika publik dan kepatutan jabatan.

Di sinilah sering terjadi salah kaprah. Seolah selama belum ada putusan inkrah, semuanya baik-baik saja. Seolah jabatan bisa terus dijalankan tanpa beban. Padahal, hukum tata kelola pemerintahan menuntut lebih dari sekadar kepatuhan prosedural.

Hukum seharusnya tidak menjadi alasan untuk menunda tanggung jawab moral. Etika publik adalah pagar pertama sebelum hukum bekerja. Ia tidak tertulis di pasal-pasal pidana, tetapi hidup dalam kesadaran pejabat. Etika meminta seseorang tahu kapan harus maju, dan kapan harus menepi.

Reaksi Publik dan Harapan

Reaksi publik sering kali dianggap berlebihan. Padahal, kemarahan publik adalah ekspresi kepedulian. Warga kota marah karena mereka berharap. Mereka kecewa karena mereka pernah percaya.

Publik tidak menuntut hukuman instan. Yang mereka minta adalah sikap. Kejelasan. Ketegasan. Mereka ingin melihat negara hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai penjaga etika kekuasaan.

Diam adalah pilihan yang paling berbahaya. Karena diam menumbuhkan sinisme.

Pelajaran dan Harapan

Kasus Wakil Wali Kota ini seharusnya menjadi pelajaran keras bagi politik lokal. Bahwa jabatan bukan hadiah, melainkan amanah. Bahwa kekuasaan bukan ruang bebas nilai, melainkan ladang ujian moral.

Jika tidak ada pembenahan seriusdari rekrutmen politik, pengawasan birokrasi, hingga budaya etikamaka kasus serupa akan terus berulang. Nama boleh berganti, jabatan boleh naik turun, tetapi polanya tetap sama.

Dan publik akan semakin lelah.

Harapan tetap harus dirawat. Harapan bahwa hukum berjalan jujur dan transparan. Harapan bahwa pemerintah daerah berani berbenah. Harapan bahwa jabatan publik kembali ditempatkan sebagai sarana pengabdian, bukan alat transaksi.

Marwah kekuasaan memang sedang roboh. Tetapi ia bisa dibangun kembalijika ada keberanian untuk mengakui kesalahan dan kemauan untuk berubah. Karena pada akhirnya, kota tidak membutuhkan pemimpin yang sempurna. Ia membutuhkan pemimpin yang tahu batas, tahu malu, dan tahu kapan harus mengutamakan kepentingan publik di atas segalanya.