Ketimpangan Pendidikan Desa-Kota: Pemerataan Hanya Janji?

Ketimpangan Pendidikan: Masalah yang Masih Menghantui

Ketimpangan pendidikan masih menjadi isu yang belum terselesaikan di berbagai daerah. Meskipun pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perbedaan kualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap terasa nyata. Siswa di kota memiliki akses lebih mudah terhadap fasilitas, teknologi, dan tenaga pendidik berkualitas. Sebaliknya, siswa di daerah pedesaan sering kali menghadapi berbagai keterbatasan dalam proses belajar.

Salah satu penyebab utama ketimpangan ini adalah distribusi guru yang tidak merata. Banyak guru memilih bertugas di kota karena fasilitas yang lebih lengkap, kesempatan pelatihan yang lebih banyak, serta lingkungan kerja yang lebih nyaman. Di sisi lain, sekolah di daerah terpencil kesulitan mempertahankan tenaga pendidik. Banyak guru honorer di desa bekerja tanpa jaminan penghasilan tetap, sehingga kualitas pembelajaran tidak stabil.

Akses teknologi juga menjadi tantangan besar. Di era digital, banyak sekolah perkotaan menikmati fasilitas internet cepat, laboratorium komputer, dan perangkat pembelajaran modern. Namun, banyak sekolah di daerah pedesaan masih bergantung pada metode pembelajaran tradisional karena minimnya sarana. Saat pembelajaran jarak jauh diberlakukan selama masa pandemi, ketimpangan ini semakin terlihat jelas.

Selain itu, kondisi ekonomi keluarga turut memengaruhi kualitas pendidikan anak. Di daerah pedesaan, banyak orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak, mulai dari membeli buku hingga membayar transportasi sekolah. Banyak siswa harus bekerja membantu orang tua, sehingga waktu belajar terabaikan. Perbedaan kondisi sosial ekonomi ini memperluas ketimpangan pencapaian akademik antar wilayah.

Tantangan berikutnya adalah kurikulum yang tidak selalu relevan dengan konteks lokal. Kurikulum nasional sering kali tidak mempertimbangkan karakteristik daerah terpencil yang memiliki kondisi sosial dan budaya berbeda. Akibatnya, siswa merasa materi pelajaran tidak sesuai dengan realitas lingkungan mereka. Hal ini membuat proses pembelajaran kurang bermakna.

Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan afirmasi seperti tambahan anggaran untuk sekolah tertinggal, pengadaan guru P3K, dan bantuan teknologi telah dikeluarkan. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak maksimal. Banyak sekolah yang menerima bantuan tidak diikuti dengan pelatihan penggunaan perangkat. Alhasil, fasilitas menjadi tidak terpakai secara optimal.

Solusi untuk Mengatasi Ketimpangan Pendidikan

Solusi ketimpangan pendidikan harus dilakukan secara holistik. Pertama, distribusi guru harus dibuat lebih adil dan didukung insentif yang layak. Guru yang ditempatkan di daerah terpencil perlu mendapatkan tunjangan lebih besar, fasilitas perumahan, dan pelatihan rutin. Dengan begitu, guru berkualitas memiliki motivasi untuk mengajar di wilayah yang selama ini tertinggal.

Kedua, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah. Internet menjadi kebutuhan utama bagi sekolah di era digital. Kerja sama dengan provider telekomunikasi atau pemanfaatan jaringan satelit dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan koneksi di daerah tanpa sinyal.

Ketiga, pelibatan masyarakat sangat penting. Program pemberdayaan desa, kolaborasi dengan perusahaan melalui CSR, dan dukungan komunitas dapat membantu menyediakan fasilitas tambahan yang dibutuhkan sekolah.

Menyongsong Masa Depan Pendidikan yang Lebih Setara

Ketimpangan pendidikan tidak boleh dibiarkan menjadi masalah turun-temurun. Pemerataan pendidikan bukan hanya tentang sarana, tetapi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak Indonesia, di mana pun mereka berada. Jika tidak segera diatasi, ketimpangan ini akan terus melahirkan generasi yang terbelah antara mereka yang memiliki akses dan mereka yang tertinggal.