KPK Mengungkap Pemalsuan Survei Penilaian Integritas di Beberapa Daerah
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah daerah yang melakukan manipulasi terhadap Survei Penilaian Integritas (SPI). Hal ini dilakukan dengan cara mengondisikan hasil survei agar nilai integritas yang diperoleh lebih baik dari kenyataannya.
Menurut Setyo, dalam beberapa tahun terakhir, ada pengalaman yang menunjukkan bahwa salah satu kabupaten melakukan pengondisian terhadap hasil survei. Ia menyampaikan hal ini saat berbicara dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada Selasa, 9 Desember 2025.
Setyo menjelaskan bahwa ada instruksi dari para pelaku yang mengatasnamakan KPK untuk memengaruhi hasil SPI. Instruksi tersebut dimaksudkan agar skor penilaian integritas para penyelenggara negara menjadi lebih tinggi. "Nanti kalau pertanyaannya A, jawabannya A plus. Kalau pertanyaannya B, jawabannya B minus, dan seterusnya," ujarnya.
Meskipun demikian, KPK telah memiliki alat untuk mendeteksi SPI yang telah dimanipulasi. Setelah itu, lembaga tersebut akan membandingkan dokumen para peserta untuk mengidentifikasi penilaian integritas yang telah diubah. "Setelah kami dalami, ternyata betul. Ya ada cipta kondisi untuk bisa membuat skor dalam satu wilayah itu menjadi baik," kata Setyo.
Setyo, yang berasal dari latar belakang kepolisian, menjelaskan bahwa hasil survei penilaian integritas bertujuan untuk mengetahui tingkat perilaku korupsi di setiap lembaga atau kementerian. Menurut dia, survei ini juga digunakan untuk mencegah potensi tindak pidana rasuah yang sering melibatkan penyelenggara negara. "Potensi kerawanan-kerawanan terhadap gratifikasi, suap, dan lain-lain. Semua bisa dilihat, semua bisa diukur," ujarnya.
Pentingnya Meningkatkan Integritas di Wilayah Masing-Masing
Setyo mengimbau kepada setiap penyelenggara negara untuk meningkatkan integritas di wilayah masing-masing. Menurutnya, setiap pejabat negara memiliki tanggung jawab moral terhadap masalah korupsi yang sering terjadi di Indonesia. "Ada sense of belonging-nya terhadap masalah kepedulian terhadap korupsi," katanya.
Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan oleh penyelenggara negara antara lain:
- Meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap aktivitas pemerintahan.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dan integritas pegawai serta pejabat.
Selain itu, Setyo menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran akan etika serta integritas dalam lingkungan kerja. Dengan adanya kesadaran ini, maka potensi korupsi dapat diminimalkan secara signifikan.
Tantangan dalam Membangun Sistem Anti-Korupsi
Meski KPK telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah korupsi, masih terdapat tantangan dalam membangun sistem anti-korupsi yang efektif. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya komitmen dari para penyelenggara negara untuk menjalankan prinsip-prinsip integritas.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan media massa. Dengan sinergi yang kuat, maka upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi, Setyo menyarankan agar setiap individu, termasuk pejabat dan masyarakat umum, turut serta dalam menjaga nilai-nilai integritas. Dengan begitu, tidak hanya KPK yang bekerja, tetapi seluruh elemen masyarakat juga ikut berkontribusi dalam memperkuat sistem anti-korupsi di Indonesia.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar