Kiai Said Aqil: Tambang Jokowi Berbahaya, PBNU Harus Kembalikan!

Penjelasan KH Said Aqil Siradj Mengenai Pengembalian Izin Usaha Pertambangan

KH Said Aqil Siradj, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), memberikan penjelasan terkait alasan dirinya meminta agar izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan oleh pemerintah pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dikembalikan. Menurutnya, pemberian IUP tersebut menimbulkan kerugian bagi PBNU dan juga mengancam kelestarian lingkungan.

Dalam sebuah siniar YouTube, ia menyampaikan bahwa mudarat dari pemberian izin tambang ini tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan jiwa, lingkungan, serta ekosistem tanah atau bumi. Ia khawatir hal ini bisa menimbulkan kefasekan, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama, seperti maksiat hingga kekufuran.

Awal Pemberian Izin Tambang

Pemberian IUP itu diterima saat Kiai Said masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, pada tahun 2017. Ia mengatakan bahwa awalnya ia mendengar bahwa Presiden Jokowi memberikan izin tambang kepada ormas-ormas sebagai bentuk apresiasi. Ia merasa gembira karena berharap hal ini merupakan penghargaan kepada ormas-ormas yang telah berjuang sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk NU dan Muhammadiyah.

"Pertama, saya dulu mendengar Pak Jokowi memberikan cost tambang kepada ormas, saya sambut gembira, barangkali itu merupakan penghargaan kepada ormas yang dulu berjuang sebelum lahirnya NKRI, NU, Muhammadiyah, dan sebagainya. (Bentuk) apresiasi," ujarnya.

Persepsi yang Berubah

Namun, setelah melakukan perenungan dan berpikir objektif, Kiai Said menyatakan bahwa pemberian IUP kepada ormas lebih banyak mudaratnya daripada nilai baiknya. Salah satu contohnya adalah ketegangan yang terjadi antara Ketua Umum PBNU KH Yahya Chlil Staquf dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Menurutnya, Gus Ipul justru didukung oleh Rais Aam.

"Itu juga menjadi keretakan antara Ketua Umum dengan Sekjen, yang Sekjen dibelakangnya ada Rais Aam," tegasnya.

Dampak Keterlibatan Ormas dalam Pertambangan

Kiai Said tidak memungkiri bahwa pemberian IUP kini memunculkan ketegangan di internal PBNU. Ia mencotohkan perang saudara yang terjadi di negara-negara lain akibat pertambangan. Contoh yang disebutkan adalah Bolivia, Venezuela, dan Nigeria, di mana konflik terjadi karena adanya sumber daya tambang.

"Jelas sekali madaratnya pada ormas, yaitu melahirkan ketegangan. Apalagi kalau kita lihat, di negara Bolivia, Venezuela, Nigeria, yang tadinya bersatu kompak perang saudara gara-gara tambang. Masa kita nggak bisa mengambil pelajaran seperti itu. Jadi kelihatannya ada kemaslahatan, kebaikan, nyatanya belum sampai kesana sudah pecah," cetusnya.

Rekomendasi untuk Pengembalian IUP

Karena itu, Kiai Said menyarankan agar IUP yang diterima oleh PBNU dikembalikan ke pemerintah. Ia menilai bahwa pemberian tambang ini merupakan jebakan agar ormas-ormas tidak bisa mengkritik atau memberi masukan kepada pemerintah.

"Oleh karena itu, menurut pendapat saya kembalikan, sebagai Mustasyar PBNU," pungkasnya.