Polemik Konsesi Tambang NU: Perbedaan Pandangan di Kalangan Tokoh
Polemik terkait konsesi tambang yang diberikan kepada Nahdlatul Ulama (NU) kembali memicu perdebatan di kalangan tokoh dan pengurus organisasi. Sebelumnya, mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyampaikan pendapat bahwa izin tambang tersebut sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh sejumlah kiai sepuh, termasuk KH Hasib Wahab Hasbullah atau Gus Hasib.
Pendapat Gus Hasib: Konsesi Tambang sebagai Hadiah Negara
Gus Hasib, putra dari pendiri NU KH Abdul Wahab Hasbullah, menegaskan bahwa konsesi tambang seharusnya tetap dikelola oleh NU. Menurutnya, izin tambang ini bukan hanya urusan bisnis, tetapi juga bentuk penghargaan negara atas kontribusi NU sejak masa perjuangan kemerdekaan. Ia menilai, pemberian konsesi ini merupakan peluang besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi jamiyah.
“Menurut pemikiran saya, ini (konsesi tambang) tidak perlu dikembalikan. Ini suatu hadiah negara kepada NU untuk memberikan suatu usaha ekonomi,” ujar Gus Hasib saat berbicara kepada wartawan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Senin 8 Desember 2025.
Ia menekankan bahwa pengelolaan tambang harus dilakukan secara hati-hati dan profesional. Untuk itu, ia mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang terdiri dari tokoh-tokoh dari unsur Tanfidziyah, Syuriyah, serta Badan Perekonomian NU agar pengawasan berlangsung ketat.
“Taruhlah 7 atau 9 orang satgas yang dari unsur Tanfidziyah, Syuriyah dan Badan Perekonomian NU. Ini harus dilibatkan agar terkesan pengelolaan ini serius dan transparan,” jelasnya.
Konflik Internal dan Tantangan Pengelolaan
Meski begitu, Gus Hasib tidak menampik bahwa keberadaan konsesi tambang telah menimbulkan riak konflik internal di tubuh PBNU. Menurutnya, hal ini wajar karena berkaitan dengan sumber rezeki yang besar dan berpotensi memicu perbedaan kepentingan. Namun, ia mengajak agar persoalan ini dihadapi dengan bijak, terutama melalui perbaikan tata kelola dan keterbukaan dalam setiap proses.
“Ya memang dirasakan ada, adanya konsesi tambang ini ada kisruh (di tubuh PBNU). Namanya rezeki besar itu bisa jadi nikmat juga bisa jadi laknat. Makanya kita ambil jalan rahmatnya. Oleh karena itu, cara pengelolaannya harus transparan,” tegasnya.
Pandangan KH Said Aqil Siroj: Konsesi Tambang Bisa Menimbulkan Madharat
Di sisi lain, KH Said Aqil Siroj tetap berpegang pada pandangannya bahwa konsesi tambang lebih baik dikembalikan kepada pemerintah. Usulan ini ia kemukakan setelah bersilaturahmi dengan Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, bersama para kiai sepuh dan sejumlah mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu 6 Desember 2025.
Menurutnya, dinamika internal yang muncul belakangan ini menimbulkan kegaduhan yang justru merugikan organisasi. Ia menyebut bahwa konflik pengelolaan, perdebatan yang melebar ke ruang publik, hingga ketegangan internal menjadi indikator bahwa konsesi tambang menghadirkan lebih banyak madharat dibanding manfaat.
“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar Kiai Said menegaskan.
Tantangan di Masa Depan
Perdebatan ini menunjukkan bahwa konsesi tambang NU bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga mencerminkan dinamika internal organisasi. Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk menjaga stabilitas dan menjalankan pengelolaan secara transparan dan profesional. Di tengah perbedaan pandangan, penting bagi NU untuk terus memperkuat tata kelola yang baik guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga keberlanjutan organisasi.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar