KIKA: Banjir Sumatra Bukan Bencana Alam, Tapi Akibat Kebijakan

Lampung Geh, Bandar Lampung
– Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menilai banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra bukan semata bencana alam, melainkan akibat dari kebijakan dalam pengelolaan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan oleh Presidium KIKA sekaligus Koordinator KIKA Chapter Lampung, Dodi Faedlulloh menyikapi dampak banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Dalam pernyataannya, KIKA menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa, luka-luka, serta kerugian sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat akibat banjir tersebut.

“Kami berdiri bersama keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, bersama warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian, serta bersama komunitas lokal yang kini harus berjuang bangkit dari keterpurukan,” ujar Dodi.

KIKA menilai penderitaan warga diperparah oleh respons sejumlah pejabat yang dinilai kurang menunjukkan empati.

“Alih-alih fokus pada penyelamatan warga, mitigasi, dan penyelidikan menyeluruh, respons yang muncul justru mengesankan pengalihan isu atau bahkan menyalahkan faktor-faktor yang tidak relevan,” ujarnya.

KIKA menegaskan, bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tidak bisa dipandang sebagai peristiwa alam semata.

Dodi menyebut, banjir tersebut merupakan hasil dari rangkaian keputusan politik yang mengabaikan kajian ilmiah dan peringatan para akademisi serta organisasi lingkungan.

“Ketika sains dipinggirkan, maka yang lahir bukanlah pembangunan, melainkan kerentanan baru yang menjerat rakyat kecil,” kata dia.

Ia juga menyoroti kerusakan ekosistem di wilayah Sumatera yang dinilai terus diperburuk oleh deforestasi dan alih fungsi lahan oleh perusahaan skala besar.

Menurut Dodi, hilangnya tutupan hutan di wilayah hulu, yang kerap berada di bawah payung konsesi, menyebabkan kehilangan daya serap air dan memicu banjir bandang di wilayah hilir.

“Elite yang kekuatannya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (batubara, kayu, sawit) secara inheren tidak memiliki kepekaan terhadap bencana ekologis. Bagi mereka, bencana hanyalah ‘eksternalitas’ yang harus ditangani, bukan konsekuensi langsung dari model bisnis dan kebijakan ekonomi politik yang mereka dorong,” ujar dia.

Dodi menambahkan, kebijakan yang tidak berbasis pengetahuan mencerminkan wajah tata kelola yang lebih memprioritaskan kepentingan jangka pendek dan relasi kuasa oligarki dibanding keselamatan warga.

"Daerah dipandang sebagai ruang ekstraksi keuntungan, bukan sebagai ekosistem rapuh yang dihuni komunitas rentan," kata Dodi.

"Relasi kuasa ini sekaligus menegaskan bahwa pusat masih melihat daerah sebagai wilayah eksploitasi, bukan sebagai ruang hidup yang wajib dilindungi," lanjut dia.

KIKA juga menyoroti pola pengambilan keputusan dalam penanganan bencana yang dinilai masih sentralistik dan militeristik.

Sebagai contoh, peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Aceh disebut tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang institusi tersebut pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) dan Darurat Militer/Sipil.

“Pengalaman institusional dari masa-masa tersebut membentuk pola pengambilan keputusan yang sentralistik, top-down, dan militeristik, di mana stabilitas dan perintah komando lebih diutamakan daripada sensitivitas sosial-ekologis,” kata Dodi.

Ia juga menegaskan, pola pikir tersebut meminggirkan kajian ilmiah karena kebijakan dijalankan dengan logika instruksi, bukan dengan basis pengetahuan yang akuntabel.

Dengan kondisi tersebut, KIKA menilai bencana yang terjadi merupakan bencana kebijakan. KIKA juga mengkritisi belum ditetapkannya status bencana nasional untuk wilayah terdampak.

“Padahal pemerintah pusat tau betul jika kas daerah menepis pasca pemangkasan dana transfer daerah. Lebih gilanya, pos pendanaan bencana yang terparkir di BNPB, hanya berkisar 491 milliar. Jauh lebih tinggi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai 1,2 triliun per hari,” ujar Dodi.

Dodi menyebut, alokasi anggaran tersebut mencerminkan rendahnya keberpihakan negara terhadap korban bencana.

“Rezim ini memang tidak punya sense of humanity. Jika mereka punya rasa kemanusiaan, semua anggaran mestinya dialihkan dengan memprioritaskan anggaran penananganan di bencana sumatera. Anggaran MBG, proyek strategis nasional (PSN) dan lainnya harus distop,” katanya.

KIKA juga menilai, bila hal tersebut tidak dilakukan, maka negara dinilai abai terhadap keselamatan rakyat.

“Jika tidak, rezim ini berarti ikut membunuh rakyat Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” lanjutnya.

Menurut KIKA, pola pengambilan keputusan yang sentralistik dan oligarkis tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan publik.

“Masyarakat melihat bahwa suara mereka tidak pernah benar-benar didengar, sementara dampak kebijakan justru menghantam kehidupan sehari-hari: hilangnya mata pencaharian, kerusakan lingkungan hidup, hingga jatuhnya korban jiwa,” ujar Dodi.

Ia menegaskan, bencana banjir di Sumatera bukan hanya peristiwa lokal, melainkan cermin kegagalan tata kelola nasional.

“Bencana ekologis banjir Sumatera, tidak saja melanda Aceh, Sumbar dan Sumut melainkan pula memiliki dampak yang lebih luas pada seluruh regional Pulau Sumatera sebagai satu kesatuan yang holistik (biotik, abiotik dan manusia),” katanya.

Dalam pernyataannya, KIKA menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, yaitu:

• Mengutamakan sains sebagai dasar kebijakan lingkungan dan tata ruang serta membuka akses publik terhadap data dan kajian akademik.
• Melakukan investigasi independen atas dugaan keterlibatan perusahaan dalam kerusakan ekosistem.
• Menghentikan intimidasi terhadap akademisi, peneliti, dan warga yang menyampaikan kritik berbasis bukti.
• Memprioritaskan keselamatan dan pemulihan korban melalui langkah mitigasi dan perencanaan tata ruang berkelanjutan.
• Mengalihkan pendanaan MBG, PSN, dan proyek politik lainnya untuk penanganan bencana di Sumatera.
• Meminta pejabat publik menunjukkan empati dan tanggung jawab dalam pernyataan maupun kebijakan.

“KIKA menyampaikan solidaritas penuh kepada masyarakat Sumatera yang terdampak bencana antropogenik ini dan siap mendukung advokasi serta penguatan suara warga,” ujar Dodi.

Ia juga menegaskan, kebebasan akademik merupakan fondasi penting agar kebijakan publik berjalan berdasarkan ilmu pengetahuan dan berpihak kepada rakyat.

Menurutnya, banjir di Sumatera tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekologis Pulau Sumatera sebagai satu kesatuan sistem biotik, abiotik, dan manusia.

“Tragedi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas pengetahuan dan tata kelola lingkungan, bukan sekadar rutinitas respons darurat,” tutupnya.