Kilas 2025: 8 Kebijakan Pemerintah yang Picu Protes Besar

Tahun 2025: Periode Penuh Kontroversi dalam Kebijakan Politik dan Sosial

Tahun 2025 menjadi salah satu periode paling dinamis dalam lanskap politik dan sosial Indonesia. Banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak hanya memicu perdebatan, tetapi juga melahirkan aksi protes di berbagai daerah. Dari polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pengurangan bantuan pendidikan, sejumlah keputusan pemerintah memicu reaksi keras dari masyarakat.

Berikut adalah rangkuman kebijakan yang paling menyita perhatian publik sepanjang tahun:

1. Kenaikan PPN 12 Persen

Pada awal 2025, pemerintah mulai memberlakukan PPN 12 persen untuk barang mewah yang sebelumnya termasuk PPnBM. Kebijakan ini langsung memicu kehebohan karena dinilai tidak tepat momentum, mengingat kondisi ekonomi masih lesu. Protes bermunculan dari berbagai kelompok, terutama kelas menengah yang terdampak PHK dan stagnasi upah. Setelah gelombang kritik meluas, Presiden Prabowo menganulir kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa PPN 12 persen hanya akan dikenakan pada barang dan jasa mewah, seperti jet pribadi, yacht, kapal pesiar, dan rumah mewah, tanpa menyentuh kebutuhan pokok.

2. Polemik Gas Elpiji 3 Kilogram

Pasca polemik PPN 12 persen mereda, kontroversi baru kembali mencuat di awal Februari 2025 terkait larangan penjualan gas LPG 3 kilogram di tingkat pengecer. Aturan mendadak itu memicu kelangkaan, antrean panjang, hingga insiden warga meninggal saat menunggu gas. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya mengakui kekeliruan dan membuka kembali izin penjualan sambil memproses pengecer menjadi sub-pangkalan. Namun, kebijakan tersebut dibatalkan Presiden Prabowo hanya tiga hari setelah diberlakukan.

3. Polemik Efisiensi Anggaran dan Munculnya #IndonesiaGelap

Pemerintahan PrabowoGibran memangkas $19 miliar demi mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), memicu gerakan protes Indonesia Gelap. Pemotongan anggaran pendidikan yang menyebabkan kenaikan UKT dan berkurangnya tunjangan dosen menjadi sorotan utama. Aksi demonstrasi mencerminkan kekhawatiran publik terhadap tekanan ekonomi, naiknya pengangguran muda, dan makin rapuhnya kelas menengah.

4. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program MBG terus berjalan di tengah kritik bahwa pemerintah lebih memprioritaskan proyek ini dibanding kebutuhan mendesak lain, seperti kesejahteraan guru dan layanan publik. Meski menuai penolakan dan muncul laporan kasus keracunan serta masalah distribusi, pemerintah tetap melanjutkan MBG sambil melakukan perbaikan di berbagai aspek pelaksanaannya.

5. RUU Minerba yang Izinkan Kampus Kelola Tambang

UU Minerba sempat menjadi sorotan publik karena usulan pasal yang membuka peluang perguruan tinggi mengelola tambang. Gagasan tersebut dinilai mengancam independensi akademik dan langsung menuai penolakan dari sivitas akademika. Namun, dalam beleid yang akhirnya disahkan DPR, kampus tidak lagi diberi kewenangan mengelola tambang dan hanya ditetapkan sebagai penerima manfaat.

6. Polemik RUU TNI

Publik melayangkan protes di berbagai daerah, namun DPR tetap mengesahkan revisi UU TNI pada Kamis (20/3/2025). Banyak pihak khawatir aturan baru tersebut membuka jalan bagi kembalinya dwifungsi ABRI. Meskipun pemerintah dan DPR membantahnya, gelombang kritik publik masih kuat.

7. Demo Pati Protes Kenaikan PBB 250 Persen

Ribuan warga Pati turun ke jalan pada pertengahan Agustus 2025 menuntut Bupati Sudewo mundur setelah serangkaian kebijakannya memicu kemarahan publik, terutama rencana kenaikan PBB hingga 250 persen. Demo besar-besaran di Pati ini pun mencuat sebagai salah satu kebijakan daerah paling kontroversial sepanjang 2025.

8. Kenaikan Tunjangan DPR dan Tewasnya Driver Ojol

Kenaikan tunjangan DPR yang melesat di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian berat menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial tahun ini. Kebijakan itu memantik gelombang protes karena dinilai tidak mencerminkan empati para wakil rakyat terhadap jeritan publik. Di tengah situasi panas itu, tragedi terjadi saat demonstrasi menolak kenaikan tunjangan digelar di sekitar Gedung DPR RI. Seorang driver ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob.

Rentetan kebijakan kontroversial sepanjang 2025 menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik kini diawasi secara ketat oleh publik yang semakin kritis. Dari pusat hingga daerah, keputusan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat langsung memantik perlawanan dan menimbulkan dampak politik yang tak bisa disepelekan.