Wacana pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akibat kinerjanya yang dinilai kurang optimal sempat disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Rencana tersebut diungkapkan oleh Purbaya setelah menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR pada hari Kamis (27/11).
Ia telah meminta waktu selama satu tahun untuk membenahi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Prabowo. Alasannya adalah, jika instansi tersebut benar-benar dibekukan, maka nasib sekitar 16.000 karyawan akan berada dalam kondisi yang sangat rentan.
Beberapa masalah utama yang perlu segera diperbaiki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain penyelundupan barang ilegal serta under-invoicing. Under-invoicing merupakan praktik pelaporan nilai barang impor atau ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya dalam dokumen resmi.
Kinerja Mulai Membaik
Purbaya menilai bahwa kinerja pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mulai menunjukkan peningkatan setelah adanya ancaman pembekuan. Menurutnya, pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kapasitas yang cukup baik dalam menjalankan tugas mereka. Namun, diperlukan dorongan agar kinerjanya bisa mencapai tingkat maksimal.
"Kita meminta waktu selama satu tahun untuk memperbaiki Bea Cukai. Ini kan beberapa minggu saja sudah seperti ini, sudah lumayan nih. Artinya mereka mampu. Memang perlu didorong-dorong aja," ujar Purbaya ketika ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (12/12).
"Jadi gebuk-gebuk, dorong-doronglah. Mereka orang pintar, jadi kita tidak perlu khawatir. Nanti kalau setahun ke depan tidak ada kemajuan, mungkin kita akan mempertimbangkan hal itu (pembekuan Ditjen Bea dan Cukai). Tapi kalau sudah maju, sudah bagus, buat apa lagi," tambahnya.
Purbaya menyatakan bahwa dengan perbaikan kinerja yang terlihat saat ini, diskusi lebih lanjut mengenai rencana pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini belum diperlukan. Saat ini, fokus utamanya adalah memastikan bahwa kinerja institusi tersebut terus meningkat.
Masalah Utama yang Perlu Diperbaiki
Adapun beberapa isu penting yang masih menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain:
- Penyelundupan barang ilegal: Penyelundupan barang yang melanggar aturan dan tidak dilaporkan secara resmi dapat merugikan negara dan memengaruhi penerimaan pajak.
- Under-invoicing: Praktik pelaporan nilai barang yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya dapat menyebabkan kerugian negara dan memperkuat tindakan pemalsuan dokumen.
- Kemacetan administrasi: Proses pengurusan dokumen dan pemeriksaan barang yang lambat dapat menghambat efisiensi perdagangan internasional.
Dengan adanya ancaman pembekuan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan mampu menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Hal ini juga menjadi kesempatan bagi instansi tersebut untuk melakukan reformasi internal dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.
Tantangan dan Harapan
Meskipun ada peningkatan kinerja, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa sistem pengawasan dan pelayanan tetap optimal.
Selain itu, perlu adanya pendidikan dan pelatihan terus-menerus bagi para pegawai agar mereka mampu menjalankan tugas dengan profesional dan akurat. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat menjadi salah satu instansi yang diandalkan dalam menjaga kepentingan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar