Kinerja OPD di Maluku Utara Tahun 2025 Dinilai Cukup Baik, Namun Masih Ada Tantangan
Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama tahun anggaran 2025 dinilai cukup baik secara umum. Meski demikian, beberapa OPD masih menyisakan pekerjaan rumah yang perlu segera diperbaiki.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan bahwa kinerja OPD pada tahun 2025 sudah berjalan dengan baik. Namun, ia menyoroti pentingnya peningkatan kinerja lebih lanjut pada tahun 2026.
“Secara keseluruhan, kinerja OPD pada 2025 sudah cukup baik. Namun, pada 2026 ini kinerjanya harus jauh lebih ditingkatkan,” ujar Sherly saat ditemui di Sofifi, Selasa (6/1/2026).
Dua OPD yang menjadi perhatian utama adalah Dinas Pertanian (Distan) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Dinas Pertanian dipimpin oleh Anwar Husen, sementara DKP di bawah kepemimpinan Fauji Momole.
Menurut Sherly, kinerja kedua dinas tersebut belum memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani dan nelayan. Output dari Distan dan DKP belum terlihat signifikan, dan nilai tukar petani serta nelayan masih rendah.
“Nilai tukar petani dan nelayan masih rendah. Ini menjadi catatan penting dan harus segera dibenahi,” tegasnya.
Sherly menekankan bahwa kedua OPD tersebut dituntut untuk mengambil langkah konkret dan terukur agar pendapatan petani dan nelayan meningkat. Hal ini bertujuan agar nilai tukar dapat mengalami perbaikan dalam waktu dekat.
“Saya beri waktu tiga bulan. Jika dalam tiga bulan ke depan tidak ada perubahan yang signifikan, maka akan dievaluasi,” ujarnya.
Ia bahkan tidak menutup kemungkinan adanya pergantian pimpinan OPD jika kinerja yang diharapkan tidak tercapai.
“Bisa saja langsung diganti. Semua ini demi kepentingan masyarakat Maluku Utara,” tambahnya.
Penilaian Kinerja OPD di Maluku Utara
Berikut beberapa poin penting terkait penilaian kinerja OPD di Maluku Utara:
- Kinerja Umum: Secara keseluruhan, kinerja OPD di Maluku Utara selama tahun 2025 dinilai cukup baik.
- Masalah yang Muncul: Beberapa OPD masih memiliki masalah yang perlu diperbaiki, termasuk output yang belum signifikan.
- Fokus pada Distan dan DKP: Dua OPD yang menjadi perhatian utama adalah Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Tantangan untuk Petani dan Nelayan: Nilai tukar petani dan nelayan masih rendah, sehingga perlu peningkatan kinerja dari OPD terkait.
- Waktu Evaluasi: Gubernur memberi waktu tiga bulan untuk perbaikan. Jika tidak ada perubahan signifikan, OPD akan dievaluasi.
- Kemungkinan Pergantian Pimpinan: Jika kinerja tidak memenuhi harapan, pergantian pimpinan bisa dilakukan.
Langkah yang Harus Diambil
Untuk meningkatkan kinerja OPD, terutama Distan dan DKP, beberapa langkah strategis perlu dilakukan:
- Peningkatan Kapasitas: Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas para pegawai dan pimpinan OPD.
- Perbaikan Sistem Manajemen: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen di dalam OPD.
- Kolaborasi dengan Stakeholder: Memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan seperti petani, nelayan, dan organisasi masyarakat.
- Penggunaan Teknologi: Menerapkan teknologi dalam proses administrasi dan pelayanan publik.
- Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan kinerja OPD tetap optimal.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar