Kisah Pemekaran Jawa Tengah: Boyolali Dikabarkan Pindah Provinsi, Ini Faktanya

Heboh Isu Pemekaran Jawa Tengah, Boyolali Dikabarkan Keluar dari Provinsi

Jagat media sosial kembali ramai dengan isu pemekaran wilayah. Kali ini, warganet dibuat heboh oleh unggahan Instagram yang menyebut Kabupaten Boyolali akan meninggalkan Provinsi Jawa Tengah dan bergabung dengan provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta. Informasi tersebut diunggah oleh akun @infokejadianboyolali pada Rabu, 16 April 2025, dan langsung menarik perhatian ribuan pengguna.

Unggahan itu memuat pernyataan bahwa Boyolali akan menjadi bagian dari provinsi baru hasil pemekaran, seolah-olah proses ini sudah berada di ambang pintu. Namun, apakah benar Jawa Tengah akan segera dipecah? Berikut penjelasan lengkapnya.

Isu Pemekaran: Muncul dari Kajian Akademik, Bukan Kebijakan Pemerintah

Wacana pemekaran Jawa Tengah bukan muncul tiba-tiba. Anggota DPD RI, Abdul Kholik, sebelumnya mengusulkan agar Jawa Tengah dibagi menjadi 3–4 provinsi. Usulan tersebut lahir dari kajian akademik yang melibatkan sejumlah perguruan tinggi ternama di Jateng, seperti Undip, UNS Surakarta, dan Unsoed.

Menurut kajian tersebut, Jawa Tengah dinilai terlalu luas dan berpenduduk padat sehingga pengelolaan dan pemerataan pembangunan kerap menghadapi tantangan. Maka muncullah wacana pembentukan provinsi baru, di antaranya:

Provinsi Banyumasan
Provinsi Muria Raya (Jawa Utara)
Provinsi Daerah Istimewa Surakarta
Provinsi Jawa Tengah (inti)

Namun, meski kajian tersebut cukup serius dan berbasis data, pemerintah belum tentu menyetujui atau menjalankan usulan itu.

Pemprov Jateng Tegaskan: Tidak Ada Rencana Pemekaran

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tegas membantah bahwa mereka sedang menggodok pemekaran wilayah. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemprov Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, menegaskan bahwa saat ini tidak ada pembahasan maupun rencana apapun terkait pemekaran.

“Kami tidak sedang berpikir penambahan provinsi,” ungkapnya.

“Tidak ada urgensinya, tidak ada perintah nasional untuk memikirkan itu.”

Pernyataan ini menutup spekulasi liar yang beredar di media sosial. Sujarwanto menekankan bahwa fokus Pemprov Jateng masih pada pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota, bukan memperbanyak struktur provinsi.

Meski begitu, pemerintah tidak melarang kajian akademik terkait pemekaran. Wacana boleh berkembang dan menjadi bahan diskusi, namun bukan berarti akan segera diwujudkan.

Seandainya Pemekaran Terjadi, Begini Peta 4 Provinsi Baru Versi Kajian

Walau belum ada keputusan resmi, kajian akademik telah menyusun skema pembagian wilayah bila pemekaran benar-benar dilakukan. Berikut gambaran empat provinsi baru tersebut:

Provinsi Banyumasan
Ibu kota: Purwokerto
Anggota wilayah: Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kab. Tegal, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kota Purwokerto.
Provinsi Muria Raya (Jawa Utara)
Ibu kota: Kudus
Anggota wilayah: Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Grobogan, Kab. Rembang, Kab. Blora.
Provinsi Daerah Istimewa Surakarta
Ibu kota: Surakarta
Anggota wilayah: Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri.
Boyolali berada dalam klaster ini, sehingga muncul spekulasi bahwa kabupaten tersebut akan “keluar” dari Jawa Tengah.
Provinsi Jawa Tengah (Inti)
Ibu kota: Semarang
Anggota wilayah: Batang, Demak, Karanganyar, Kendal, Magelang, Pekalongan, Pemalang, Purworejo, Semarang, Temanggung, Wonosobo, serta Kota Magelang, Pekalongan, Salatiga, dan Semarang.

Heboh di Medsos, Tapi Belum Ada Langkah Resmi

Isu pemekaran Jawa Tengah memang menarik perhatian publik dan menjadi bahan diskusi panas di media sosial. Namun hingga kini, pemerintah daerah maupun pusat belum memiliki rencana, apalagi keputusan untuk memekarkan provinsi.

Wacana tersebut baru berada di ranah akademik—menarik untuk dikaji, namun jauh dari implementasi. Dengan kata lain, kabar bahwa Boyolali akan segera pindah provinsi masih sebatas isu dan belum punya dasar kebijakan.