Peringatan Hari HAM Sedunia: KNPB Tegaskan Kebutuhan Dekolonisasi
Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia tahun ini menjadi momen penting bagi Komisi Nasional Papua Barat (KNPB) untuk menyampaikan sikap terhadap isu-isu yang selama ini dianggap sebagai akar masalah di wilayah Papua. Ketua KNPB Pusat, Agus Kossay, menekankan bahwa kesempatan ini tidak hanya untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat tuntutan-tuntutan yang telah lama diajukan.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Sadrakcs Lagoan, Ketua KNPB Sentani, KNPB menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM tidak dapat dicapai melalui reformasi sektoral atau otonomi khusus yang dinilai gagal. Solusi jangka panjang hanya bisa ditempuh melalui proses dekolonisasi, yang harus dilakukan melalui referendum atau penentuan nasib sendiri yang bebas dan demokratis, serta dimotori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Tuntutan Strategis KNPB
Dalam pernyataan sikapnya, KNPB Pusat bersama KNPB Wilayah Sentani menyampaikan beberapa tuntutan strategis yang harus segera dipenuhi:
- Hentikan operasi militer ofensif, serangan udara dan pengeboman kampung, serta tarik pasukan non organik dari Papua.
- Buka akses tanpa syarat bagi jurnalis internasional, lembaga internasional, dan pemantau independen.
- Terima misi pencari fakta PBB untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat termasuk pembunuhan, kekerasan seksual, dan serangan terhadap warga sipil.
- Bebaskan seluruh tahanan politik Papua, termasuk pelajar dan anak-anak yang terus didiskriminalisasi.
- Hentikan ekspansi industri seperti PT Freeport Indonesia, Blok Wabu, sawit, dan Food Estate.
- Hentikan pengambilan lahan tanpa izin untuk pembangunan pos-pos militer dan kembalikan tanah adat kepada pemiliknya.
- Laksanakan reparasi dan restitusi tanah adat termasuk pemulihan wilayah yang hancur akibat operasi militer dan tambang.
- Hentikan pembungkaman budaya dan digital termasuk kriminalisasi simbol identitas dan pemutusan internet.
- Bangun mekanisme pemantauan jangka panjang termasuk pelapor khusus PBB untuk masyarakat.
- Laksanakan proses dekolonisasi melalui referendum penentuan nasib sendiri sebagai langkah final dan final untuk menyelesaikan akar konflik di Papua.
Kritik terhadap Struktur Kolonial
Lagoan menegaskan bahwa KNPB tidak akan pernah mengakui keadilan, keamanan, atau martabat selama struktur kolonial terus dipertahankan di Indonesia dan seluruh dunia. Ia menyerukan agar dunia tidak lagi diam ketika sebuah bangsa dihancurkan melalui kekerasan, perampasan tanah, dan pembunuhan budaya.
Agus Kossay juga menekankan bahwa peringatan Hari HAM ke-77 adalah kesempatan bagi rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasi mereka. Menurutnya, suara rakyat tidak bisa dibungkam dengan represi militer. Rakyat perlu menyampaikan aspirasi supaya pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil untuk melindungi hak-hak orang Papua.
"Seperti kasus almarhumah Irene Sokoy. Saya pikir di momen begini dibuka ruang supaya orang-orang datang sampaikan uneg-uneg supaya pemerintah mengevaluasi diri bahwa kebijakan kita selama ini seperti ini, melihat orang Papua memproteksi hak-hak orang Papua di Papua itu penting. [Proteksi orang Papua] dari ancaman pemunahan hari ini," ujarnya.
Tanggapan dari Pihak Berwenang
Penyampaian aspirasi KNPB tersebut diterima oleh Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung, yang didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura Yusuf Yambeyabdi, dan Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar