Komentar Pengamat Soal 'Orang Besar' di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi

Pernyataan Jokowi tentang 'Orang Besar' di Balik Isu Ijazah Palsu

Pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), bahwa ada "orang besar" di balik isu ijazah palsu yang dialamatkan padanya, mendapat perhatian serius dari berbagai pengamat politik. Mereka menilai pernyataan ini sebagai tanda awal dari sebuah konflik politik yang lebih luas.

Pengamat Mengungkap Makna Terompet Perang

Selamat Ginting, seorang pengamat politik dari Universitas Nasional, mengatakan bahwa pernyataan Jokowi itu mencerminkan bahwa terompet perang sudah dibunyikan. Menurutnya, tuduhan balik yang disampaikan Jokowi menunjukkan bahwa politik kontemporer Indonesia kini lebih banyak melibatkan narasi dan strategi kekuasaan daripada fokus pada isu hukum atau fakta akademik.

Ijazah, menurut Selamat, seharusnya menjadi masalah akademik, bukan politik. Namun, ia menilai bahwa pernyataan Jokowi kemungkinan dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian publik dan membentuk interpretasi politik terhadap kritik yang muncul.

"Karena apa? Ini adalah upaya mempertahankan legitimasi pribadi dari Jokowi sendiri," ujar Selamat dalam wawancara dengan Bola Liar Kompas TV.

Menurutnya, pernyataan tersebut bisa dibilang spekulatif. Namun, ia menilai bahwa lonceng perang sudah dibunyikan pada akhir tahun ini. Saat ini, yang penting adalah bagaimana pihak-pihak lain merespons pernyataan tersebut.

Tanggapan Partai Luar PSI

Selamat menyatakan bahwa partai-partai di luar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kemungkinan akan melakukan perlawanan sembunyi terhadap pernyataan presiden. Ia menilai bahwa saat ini semua pihak harus siap menghadapi konflik yang mungkin muncul dari isu ini.

Jokowi Tegaskan Ada Agenda Politik di Balik Isu Ijazah Palsu

Presiden Joko Widodo selama ini diam saja terhadap isu ijazah palsu yang telah berlangsung selama empat tahun. Ia tidak banyak menanggapi karena yakin dengan ijazah asli yang dimilikinya. Namun, ia tetap menolak untuk menunjukkan ijazah tersebut karena dua alasan utama.

Pertama, karena ada aduan di Bareskrim. Kedua, karena ia dituduh memiliki ijazah palsu, sehingga menurutnya, yang menuduh harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh harus membuktikan. Itu yang ia tunggu. Coba dibuktikannya seperti apa?

Jokowi berpandangan bahwa pembuktian tudingan ini akan lebih baik dilakukan di pengadilan karena proses hukum akan lebih adil. Ia juga menilai bahwa orang-orang yang membuat ijazahnya sudah menyampaikan bahwa ijazah itu asli, tapi masih tidak dipercaya. Bagaimana mungkin?

Menurut Jokowi, ada agenda besar politik di balik isu ini. Ia menduga ada operasi politik yang bertujuan untuk menurunkan reputasinya. Meskipun ia tidak merasa punya reputasi apa-apa, ia yakin bahwa ada kepentingan politik di balik tudingan ini.

Jokowi Tetap Percaya Ada Orang Besar di Balik Isu Ini

Jokowi tetap yakin bahwa ada orang besar di balik isu ijazah palsu terhadap dirinya. Ia menegaskan hal itu dengan tegas. Namun, ia tidak ingin menyebutkan siapa orang besar itu.

Menurut Jokowi, di tengah masa-masa ekstrem seperti ini, seharusnya fokus lebih besar diberikan pada isu-isu besar, seperti strategi negara, perubahan akibat artificial intelligence, dan humanoid robot. Ia menilai bahwa energi besar jangan digunakan untuk urusan yang sebenarnya ringan.

Tolak Mediasi, Siap Tunjukkan Ijazah di Pengadilan

Masih dalam wawancara eksklusif Kompas TV, Jokowi menutup pintu mediasi dalam kasus tudingan ijazah palsu yang kini menyeret Roy Suryo Cs sebagai tersangka. Ia menilai bahwa kasus ini lebih baik diputuskan di ranah hukum.

"Iya, untuk pembelajaran kita semuanya. Bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang," kata Jokowi.

Jokowi berharap demi penegakan hukum, kasus ini bisa diputus di pengadilan. Ia juga berjanji akan menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan.

"Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya akan saya bawa," tegasnya.

Jokowi khawatir jika isu ini terus bergulir, maka akan merembet ke pejabat lain seperti menteri, presiden, gubernur, bupati, walikota, dengan semua tuduhan asal-asalan.

"Ini untuk pembelajaran kita semuanya," tegasnya.