Komentar Titiek Soeharto soal dugaan suap izin hutan, 3 perusahaan disegel

Dugaan Suap dalam Perizinan Kawasan Hutan

Sejumlah isu mengenai dugaan suap dalam perizinan kawasan hutan kembali muncul, terutama setelah bencana banjir dan longsor yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Isu ini menjadi sorotan utama karena diduga menjadi salah satu penyebab utama dari bencana tersebut.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediyati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, memberikan tanggapan terkait dugaan suap tersebut. Ia meminta masyarakat untuk tidak serta-merta berburuk sangka terhadap penyebab bencana. "Kita jangan suuzon," katanya saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (8/12/2025).

Titiek menjelaskan bahwa saat ini DPR sedang memproses pembentukan Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai penyebab pasti bencana sebelum ada hasil pendalaman yang jelas.

Meski demikian, Titiek sepakat bahwa tata kelola perizinan di kawasan hutan memerlukan perhatian serius. Ia menekankan perlunya tinjauan ulang secara menyeluruh terhadap perizinan pembukaan lahan.

Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebelumnya telah menyoroti adanya kontribusi signifikan dari aktivitas pembukaan lahan terhadap bencana di Sumatera. KLH mencatat aktivitas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Hutan Tanaman Industri (HTI), pertambangan, hingga perkebunan sawit berperan besar dalam memicu erosi.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, mengungkapkan bahwa pantauan udara memperlihatkan dampak masif dari aktivitas tersebut. "Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar," ungkap Rizal dalam keterangan resminya, Jumat (5/12/2025).

Penyegelan 3 Perusahaan Lagi

Kabar terbaru, Kementerian Kehutanan kembali menyegel tiga subjek hukum yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir. Penyegelan ini menambah panjang daftar korporasi yang sebelumnya sudah diberi tindakan atas kerusakan lingkungan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, total tujuh subjek hukum telah dikenakan tindakan dalam penegakan hukum di sektor kehutanan. "Penyegelan ini akan terus kami lakukan terhadap perusak hutan. Seperti janji saya kepada rakyat yang disampaikan di depan Komisi IV DPR RI. Jadi siapa pun yang melakukan perusakan hutan akan kami tindak," kata Menhut Raja Juli Antoni dalam pernyataannya di Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Tiga subjek hukum yang baru disegel berada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Entitas tersebut meliputi:

• Dua areal konsesi PT Agincourt Resources (AR) di Ramba Joring, Desa Aek Pining, Kecamatan Batang Toru.
• PHAT Jon Anson di Kecamatan Arse.
• PHAT Mahmudin di Desa Sombadebata Purba, Kecamatan Saipar Dolok Hole.

Langkah penyegelan ini dilakukan karena dugaan adanya aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dan mempengaruhi fungsi hutan, khususnya di daerah yang berkaitan dengan bencana banjir belakangan ini.

Bantuan Darurat untuk Wilayah Terdampak

Bencana longsor dan banjir Sumatera telah memporak-porandakan puluhan kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Presiden Prabowo Subianto kembali mengalokasikan anggaran untuk masing-masing kabupaten/kota dan pemerintah provinsi yang terdampak bencana ini.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan bantuan dana darurat sebesar Rp2 miliar bagi masing-masing dari 52 kabupaten/kota terdampak. Usulan ini disampaikan karena banyak pemerintah daerah telah kehabisan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) menjelang akhir tahun.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberikan dukungan anggaran lebih besar dari yang diusulkan. Bantuan untuk setiap kabupaten/kota dinaikkan menjadi Rp4 miliar, dua kali lipat dari usulan awal Mendagri, sementara pemerintah provinsi akan menerima Rp20 miliar.

Korban Meninggal 950 Jiwa

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meng-update data korban meninggal dunia pascabencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Hingga hari ini, Senin (8/12/2025), sebanyak 950 orang meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi ini.

Sementara, total korban luka mencapai 5.000 orang. Selain itu, ada 274 orang yang masih dinyatakan hilang. BNPB juga mencatat ada lebih dari 850 ribu orang yang menjadi pengungsi.