Rapat Kerja Komite I DPD RI dan Kemendagri Berlangsung Dinamis
Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat kerja yang berjalan secara konstruktif dan penuh dinamika. Pertemuan ini menjadi ruang penting untuk membahas isu-isu strategis terkait pemerintahan daerah, termasuk pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), serta percepatan pembangunan dan penanganan isu khusus di Papua.
Rapat tersebut ditandai dengan dialog terbuka antara para senator dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang memberikan penjelasan komprehensif atas berbagai aspirasi yang disampaikan oleh daerah melalui DPD RI.
Penjelasan Mendagri Mengenai Aspirasi Daerah
Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menyampaikan penghargaan kepada Mendagri atas respons cepat dan jawaban yang detail terkait berbagai permasalahan daerah. Menurutnya, DPD RI telah menyalurkan banyak aspirasi masyarakat daerah kepada Bapak Mendagri, dan semuanya dijawab dengan sangat baik. Mulai dari pemotongan TKD, masalah DOB, hingga persoalan di Jawa Barat, Bali, Ambon, dan terutama Papua.
Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh beliau, ujar Andi Sofyan. Menurutnya, penjelasan Mendagri tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga memberikan gambaran solusi jangka pendek dan jangka panjang yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Apresiasi Terhadap Peran DPD RI
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif Komite I DPD RI yang terus mengawal kepentingan daerah. Saya telah menyampaikan apresiasi kepada DPD RI yang telah berkenan untuk hadir. Dengan beberapa kesimpulan, di antaranya kami terima kasih telah diberikan apresiasi oleh DPD RI khususnya Komite 1 tentang apa yang telah kami kerjakan termasuk dalam rangka penanganan bencana dan lain-lain, ucap Tito.
Ia menegaskan bahwa Kemendagri berkomitmen menjaga komunikasi terbuka dengan DPD RI sebagai representasi daerah, terutama terkait isu-isu yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.
Isu Pengalihan Keuangan Daerah ke Pusat
Salah satu isu yang mengemuka adalah pengalihan sebagian keuangan daerah ke pusat. Komite I meminta Kemendagri melakukan pengawasan dan memberikan fasilitasi untuk meminimalkan dampak kebijakan tersebut. Kami diminta untuk melakukan pengawasan dan memfasilitasi dampak dari dialihkannya keuangan daerah ke pusat. Hal ini akan kita lakukan bersama. Saya sudah menjelaskan secara detail mengenai akar persoalan dan langkah solusi ke depan, jelas Tito.
Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)
Terkait pembentukan DOB, Tito menegaskan bahwa Kemendagri siap menyusun skala prioritas. Namun, keputusan anggaran tetap berada di tangan Kementerian Keuangan. Kami bisa menyusun prioritas, tetapi urusan anggaran memerlukan dukungan penuh dari Kementerian Keuangan. Kami juga menyarankan agar DPD RI dapat menjalin komunikasi langsung dengan Kemenkeu, jelas Tito.
Pendekatan Khusus untuk Orang Asli Papua
Isu terkait pembangunan dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) turut menjadi pembahasan mendalam dalam rapat tersebut. Komite I menyoroti pentingnya pendekatan khusus untuk mengatasi berbagai persoalan struktural yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Tito menegaskan bahwa Kemendagri akan bekerja lebih erat dengan DPD RI untuk memastikan aspirasi Papua ditangani secara terintegrasi.
Saya meminta agar komite bekerja bersama DPD RI, khususnya terkait persoalan yang berasal dari Papua. Kita pastikan setiap masukan mendapatkan tindak lanjut yang konkret, tegasnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar