Kritik Terhadap Pernyataan Pejabat Publik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, memberikan kritik terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto. Pernyataan tersebut sempat menyebut bahwa bencana di Sumatera hanya mencekam di media sosial. Menurut Sukamta, pernyataan itu dinilai kekanak-kanakan dan tidak profesional.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (8/12/2025). Sukamta menilai bahwa pernyataan dari pejabat publik seperti itu sangat tidak pantas.
"Jadi, ada semacam statement dari pejabat publik yang terlalu amatiran menurut saya. Jadi, menganggap 'oh ternyata bencananya tidak seperti di medsos ya, itu cuma rame di medsos, oh ternyata besar ya'," kata Sukamta, Senin.
Ia menambahkan bahwa pernyataan tersebut justru memperkuat persepsi ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, terlebih setelah demo yang pecah pada Agustus 2025. Hal ini juga mencerminkan bahwa literasi digital masih belum sepenuhnya dikuasai oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pejabat publik.
"Ini menandakan bahwa literasi digital kita belum selesai bahkan terhadap pejabat maupun ASN. Nah, saya kira ini juga bagian yang menjadi PR kita, Bu Menteri (Meutya Hafid), kalau ini dibiarkan terus bergulir, saya khawatir ini akan membuat situasi itu menjadi berbahaya," ucap dia.
Isu Buzzer dan Serangan di Media Sosial
Sukamta juga menilai bahwa komentar negatif di media sosial yang ditujukan kepada pemerintah kini bukan lagi digerakkan oleh orang-orang biasa, melainkan oleh robot. Contohnya, pasca-kejadian bencana di mana pemerintah dianggap tidak hadir, seruan-seruan lain mulai muncul kembali.
"Serangan ke DPR hari ini, bukan kemarin dulu, itu mulai muncul kembali, seruan pembubaran DPR, tagih RUU Perampasan Aset agar segera dibahas, disahkan seterusnya. Nah, kami menengarai serangan-serangan medsos ini mayoritas pakai robot," beber Sukamta.
Oleh karena itu, ia menilai bahwa pengambilan kebijakan publik kini tidak hanya mengandalkan data, tetapi juga harus mengamati isu dan komentar di media sosial. Pemerintah juga perlu turut serta untuk "membasmi" buzzer politik yang menggiring opini publik.
Evolusi Industri Buzzer di Indonesia
Menurut Sukamta, fenomena buzzer di Indonesia sudah berevolusi dari aktivitas individual menjadi industri yang terorganisir. Buzzer sering kali dioperasikan oleh biro-biro komunikasi atau agensi tertentu. Perkembangan ini berkontribusi pada pembusukan komunikasi politik, di mana narasi kebencian, hoaks, dan disinformasi diproduksi secara masif dengan tujuan tertentu.
"Kalau cara kita menangani itu masih sporadik sektoral, Komdigi saja, terus BSSN jalan sendiri, polisi jalan sendiri, saya khawatir kita akan kalah lagi. Apalagi, kalau kita penanganannya selain sporadik juga kadang-kadang tidak sistematis. Yang kita lihat misalnya penanganan hukum hanya menyasar pengguna individu levelnya level hilir," ujar Sukamta.
Penyesalan dari Kepala BNPB
Sebelumnya, Kepala BNPB Sunaryanto sempat menepis informasi di media sosial soal keparahan dampak banjir Sumatera pada Jumat (28/11/2025). Ia mengatakan bahwa meskipun tampak mencekam di media sosial, namun saat tiba di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Wilayah yang paling serius adalah Tapanuli Tengah, sementara wilayah lain relatif membaik.
Namun, dua hari kemudian, Suharyanto memohon maaf atas kesalahannya dalam memandang dampak banjir Sumatera. Ia mengungkapkan kejutan terhadap kondisi di Tapanuli Selatan, yang lebih parah dari yang ia duga.
“Nah, Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati,” kata Suharyanto, usai meninjau lokasi terdampak banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dikutip dari siaran Kompas TV, Minggu (30/11/2025).
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar